Beranda Ekonomi Pemerintah Aceh Diminta Inventarisir Lahan HGU yang Tersebar di Kabupaten/Kota

Pemerintah Aceh Diminta Inventarisir Lahan HGU yang Tersebar di Kabupaten/Kota

BERBAGI
Tgk. Muharuddin. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh Tgk. Muharuddin meminta Pemerintah Aceh melalui instansi terkait untuk mengiventarisir lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Aceh yang tersebar di kabupaten/kota.

“Hari ini banyak sekali HGU yang ada di Aceh dikelola oleh pihak swasta, maka penting untuk Pemerintah Aceh untuk mengiventarisir lahan-lahan HGU di Aceh, untuk mengetahui mana yang sudah putus kontrak dan mana yang kontraknya masih berjalan,” kata Tgk. Muharuddin di Banda Aceh, Rabu (27/2/2019).

Dengan tidak diketahui pasti data lahan HGU di Aceh, Tgk. Muharuddin menjelaskan, akan menganggu proses pembangunan infrastruktur di Aceh.

“Ada beberapa kasus pembangunan waduk dan irigasi misalnya, pada titik tertentu ada sebagian lahan masuk ke dalam HGU, yang akhirnya pemerintah harus melakukan pembebasan lahan. Padahal, lahan HGU itu kontraknya tinggal beberapa bulan. Jika ada database, tentu pemerintah tidak perlu melakukan pembebasan lahan di masa itu karena lahannya milik pemerintah, tinggal menunggu kontrak HGU-nya berakhir,” jelas Anggota Fraksi Partai Aceh ini.

Selan itu, Tgk. Muharuddin menambahkan, banyak lahan-lahan HGU yang telah dimiliki kontrak oleh pihak swata tidak dimanfaatkan dan dikelola (terbengkalai). Dia menilai, lahan-lahan HGU yang diberikan pengelolaannya ke pihak swasta seharusnya tidak ditelantarkan.

“Bukan hanya HGU, tetapi juga banyak lahan HTI (hutan tanaman industri) yang terbengkalai tidak dimanfaatkan. Hal-hal seperti itu, Pemerintah Aceh harus tegas, jika ada pihak ketiga yang tidak memanfaatkan HGU dan HTI yang telah mengantongi kontrak, perlu diberikan tindakan tegas atau punishment (hukuman). Jadi tidak kemudian pemerintah hanya memberikan izin, lalu terbengkalai, tetapi pemerintah juga harus memastikan lahan itu dikelola dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” ungkap mantan ketua DPR Aceh ini.

Lahan-lahan HGU yang putus kontrak dan terlantar di Aceh, Tgk. Muhar menambahkan, sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk program reintegerasi eks kombatan GAM, yang mana dalam perjanjian damai (MoU) Helsinki, setiap eks kombatan mendapat jatah dua hektare lahan perkebunan.

“Persoalannya hari ini mau atau tidak pemerintah memanfaatkan lahan HGU itu untuk program reintegerasi eks kombatan. Jika ini dilakukan, saya kira masalah reintegerasi sudah selesai. Lahan kita sudah ada, tinggal bagaimana mengupayakan dari APBN untuk bantuan bibit untuk menghidupkan lahan itu,” pungkasnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI