Beranda Lingkungan Ditanya Soal PT EMM: Plt Gubernur Aceh: Tidak Mungkin Membatalkan Izin yang...

Ditanya Soal PT EMM: Plt Gubernur Aceh: Tidak Mungkin Membatalkan Izin yang Telah Diberikan

BERBAGI
Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan dirinya telah dirinya tidak bisa bekerja di luar kewenangan, dalam hal izin pertambangan di Beutong, yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada PT Energi Mineral Murni (PT EMM). Menurutnya, tidak mungkin membatalkan izin yang telah diberikan pemerintah pusat.

“Di luar kewenangan saya, saya tidak mampu lakukan, misalnya membatalkan izin yang sudah diberikan, kan bukan kewenangan saya,” kata Nova Iriansyah, Selasa (29/1/2019), ketika dimintai tanggapan terkait DPRA yang mempertanyakan langkah Plt gubernur menyelesaikan persoalan PT EMM.

Nova menjelaskan, persoalan PT EMM telah diklarifikasi oleh Pemerintah Aceh. Perizinan itu, kata dia dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu BKPM.

“Kalau ada yang belum pas tentang itu hanya masalah ketika mereka masuk, mereka tidak sosialisasi. Tidak sosialisasinya nanti kita perbaiki,” jelas Plt. Gubernur Aceh.

Dalam hal persoalan ini, Nova menambahkan, secara aturan harus melindungi semua pihak.

“Membatalkan izin yang sudah diberikan itu bukan kewenanangan saya, tetapi melihat sisi mana yang belum dilaksanakan, melalui Dinas ESDM Aceh itu sedang terus kita dilakukan. Ada klarifikasi yang telah dibuat BKPM, silahkan dicek di Dinas ESDM,” kata Nova.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, mempertanyakan langkah Plt. Gubernur Aceh dalam hal penyelesaikan persoalan PT. Energi Mineral Murni (EMM) yang telah mendapatkan izin pertambangan di Beutong oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). DPRA sebelumnya dalam sidang paripurna telah memutuskan menolak pemberian izin tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Saat ini, pemberian izin pertambangan terhadap PT EMM sedang dalam proses gugatan di PTUN Jakarta oleh Walhi dan masyarakat Beutong, Nagan Raya. Namun perlu ada langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk agar PT EMM tidak beroperasi di Aceh,” kata Nurzahri, Selasa (29/1/2019).

Nurzahri menjelaskan, Pemerintah Aceh dari administrasi yang ada memang telah bekerja sesuai prosedur dengan menerbitkan status pending dan tidak memenindaklanjuti permohonan izin karena starus Aceh moratorium tambang. Namun persoalan itu menurutnya saat ini ada di pusat, yang izinnya telah diberikan oleh BKPM.

“Kami dari DPRA telah memberikan rekomendasi sikap rakyat yang kami wakili bahwa DPRA secara lembaga menyatakan rakyat menolak. Tinggal Plt gubernur selaku orang nomor satu di Aceh yang memiliki kewenangan untuk melakukan langkah selanjutnya,” kata Nurzahri. [Reza Gunawan]

BERBAGI