Beranda Ekonomi APBA 2019 Boros, MaTA Sesalkan Adanya Anggaran Belanja Tas Seminar Sebesar Rp...

APBA 2019 Boros, MaTA Sesalkan Adanya Anggaran Belanja Tas Seminar Sebesar Rp 21,3 Miliar

BERBAGI
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyesalkan adanya alokasi anggaran untuk pembelian tas peserta seminar dan pelatihan sebesar Rp 21,3 miliar yang dianggarkan Pemerintah Aceh dalam APBA 2019. MaTA menilai, alokasi anggaran itu merupakan pemborosan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti mengatasi persoalan kemiskinan di Aceh.

“Anggaran beli tas ini memang untuk kegiatan pelatihan di seluruh SKPA. Pelatihan ini ada yang untuk masyarakat dan instansi pemerintah. Seharusnya untuk instansi pemerintah tidak perlu dialokasikan lagi anggaran untuk pembelian tas, karena yang mendapat pelatihan juga ada yang bukan pegawai biasa, melainkan yang memiliki jabatan,” kata Alfian kepada acehonline.info, Kamis (10/1/2019), di Banda Aceh.

Dari alokasi anggaran Rp 21,3 miliar itu, Alfian menjelaskan, jika satu tas dibeli dengan harga Rp 100 ribu, maka peserta pelatihan akan berjumlah sekitar 217 ribu peserta lebih.

“Kita kan belum tahu output-nya apa, karena pelatihan-pelatihan ini setiap tahun dilakukan, yang jika kita lihat hanya sebagai event untuk menyerapan anggaran,” jelasnya.

Selain itu, Alfian menambahkan, di APBA 2019 juga terdapat alokasi anggaran boros lainnya yaitu, dana beban kerja untuk empat instansi sekitar Rp 80 miliar. Empat instansi itu yaitu Bappeda Aceh, Badan Keuangan Aceh, Inspektorat Aceh, serta Badan Insvestasi dan Promosi Aceh.

“DPRA telah menolak dana beban kerja untuk empat instansi ini dan kami sepakat karena selain terjadi pemborosan, bagaimana dengan SKPA yang lain, yang tidak mendapat dana beban kerja” ungkapnya.

Meski APBA disahkan pada 31 Desember 2018, Alfian menambahkan, informasi yang diperoleh MaTA, pada 3 Januari 2019 lalu, Sekda Aceh mamanggil seluruh SKPA untuk melakukan perbaikan RKA (rencana kerja anggaran) dan DPA (dokumen pelaksanana anggaran).

“Seharusnya di Agustus 2018 ini sudah selesai, ini kenapa setelah pengesahan masih ada perbaikan. Kami menduga ada masalah dalam perencanaannya, di mana perencanaan belum selesai tetapi dikebut untuk pengesahan anggaran, agar tidak jatuh tempo pergub,” jelasnya.

Selain itu, Alfian juga menambahkan, alokasi anggaran perjalanan dinas di APBA 2019 juga sangat boros, sekitar 448,6 miliar untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri jajaran Pemerintah Aceh dan anggota DPRA.

“Sejak dana otsus ini ada, perjalanan dinas terus dilakukan setiap tahunnya, tetapi kita tidak melihat hasil yang signifikan dari perjalanan dinas, khususnya perjalanan dinas ke luar negeri untuk Aceh. Seharusnya, perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri itu dijajaki perjanjian-perjanjian yang telah memiliki dasar kerjasama untuk Aceh. Jika baru menjajaki, saya kira akan boros dan perjalanan dinas ke luar negeri akan sia-sia yang hanya menghabiskan anggaran,” jelas Alfian.

Alfian menilai, lolosnya anggaran ‘boros’ di APBA 2019, akibat lemahnya pembahasan anggaran di DPR Aceh.

“Kalau DPRA, kami meilihat mereka simple saja, jika sudah ada dana pokok pikiran dewan atau pokir (aspirasi), mereka menganggap sudah aman, sehingga terkesan mereka tidak memperdulikan mata anggaran yang lain. Inilah sebabnya kami dari dulu selalu menolak dana aspirasi ini, karena akan melemahkan pengawasan dan peran DPRA itu sendiri,” ungkapnya.

Anggaran pokir ini, Alfian menjelaskan, merupakan usulan program berdasarkan pokok-pokok pikiran dan masukan anggota dewan, yang muncul dalam pembahasan anggaran anggota DPRA bersama SKPA.

“Dulunya bernama aspirasi, karena mendapat kecaman publik, namanya diganti menjadi pokir, polanya sama saja seperti dulu. Anggaran pokir tahun ini untuk setiap dewan mendapatkan Rp 20 miliar, sedangkan untuk tingkat pimpinan mendapatkan Rp 75 miliar,” kata Alfian.

Alfian berharap, Pemerintah Aceh dapat mengefesiensikan anggaran boros di APBA 2019, yang alokasinya lebih dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan di Aceh.

“Informasinya, Plt. Gubernur Aceh sudah mengintruksikan kepada SKPA agar adanya perbaikan. Kami berharap ini betul-betul diperbaiki, bukan hanya wacana saja untuk memperlihatkan ke publik bahwa ada perbaikan. Kami terus akan mematau ke depannya dari dokumen-dokumen anggaran Pemerintah Aceh,” tegas Alfian. [Reza Gunawan]

BERBAGI