Beranda Nanggroe Pimpin Paripurna Pemberhentian Ketua DPRA, Tgk Muharuddin Dipuji Fraksi Golkar

Pimpin Paripurna Pemberhentian Ketua DPRA, Tgk Muharuddin Dipuji Fraksi Golkar

BERBAGI
Tgk. Muharuddin berjabat tangan dengan Sulaiman yang menggantikannya usai paripurna pemberhentian ketua DPRA. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Politisi Partai Aceh Tgk. Muharuddin resmi diberhentikan dari jabatan Ketua DPR Aceh dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (6/11/2018), di Gedung Utama DPRA. Dalam paripurna itu, Tgk Muharuddin mendapat pujian dari Fraksi Golkar karena ketegarannya yang tetap menjalankan tugas memimpin sidang paripurna, meski paripurna itu untuk memberhentikannya dari jabatan ketua DPR Aceh.

“Saya secara pribadi dan secara fraksi, hampir 15 tahun saya di lembaga ini, belum pernah saya melihat sosok pribadi anak muda di tengah perjalanan yang masih ada tersisa tanggungjawabnya, tapi tetap tegar dan sebijaksana ini. Nyaris tidak ada efek apapun terhadap proses ini (pemberhentian ketua DPRA), terlepas dari dinamika yang ada di internal Partai Aceh. Belum pernah saya melihat proses pergantian sedamai dan seindah ini. Ini tergantung dari pribadi yang diganti. Di mata saya, pimpinan (Tgk. Muharuddin) adalah sosok yang luar biasa. Tokoh muda, yang karirnya masih panjang. Mudah-mudahan karir Pak Muhar di lain waktu menjadi cemerlang,” kata Wakil Ketua Fraksi Golkar Aminuddin dalam paripurna pemberhentian dan pergantian Ketua DPRA dari Fraksi Partai Aceh.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi Demorat H.T. Ibrahim. Dirinya mengaku mengikuti proses pergantian ketua DPR Aceh namun melihat tidak ada perselisihan di Partai Aceh.

“Masalah pertukaran kepemimpinan itu biasa di dalam suatu organisasi partai politik. Saya dari Fraksi Partai Demokrat mengikuti proses pergantiannya dari pertama, namun nyatanya tidak ada perselisihan di partai tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky turut menyampaikan apresiasi kepada Tgk. Muharuddin yang memimpin paripurna pemberhentiannya dari jabatan Ketua DPRA.

“Tidak ada persoalan apapun yang perlu kami sampaikan ke publik dan kita semua, ini hanya rotasi biasa sesama kader. Kami berharap, kader pengganti yaitu Pak Sulaiman dapat lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dirinya berharap, Tgk. Muharuddin dapat memberikan kontribusi dan berbagi pengalamannya kepada ketua DPRA yang baru nantinya agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Tgk. Muharuddin saat memimpin paripurna pemberhentian dirinya dari jabatan ketua DPR Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu Tgk. Muharuddin usai paripurna kepada wartawan mengatakan hasil keputusan paripurna tersebut nantinya akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Plt. Gubernur Aceh.

“Selanjutnya adalah menunggu SK (surat keputusan) dari Mendagi, baru nantinya Pak Sulaiman dilantik dan ditetakan sebagai Ketua DPR Aceh. Untuk sementara ini setelah saya diberhentikan, para pimpinan DPRA lainnya (wakil ketua DPRA) akan menunjuk pimpinan sementara untuk melaksanakan tugas sebagai ketua DPR Aceh, hingga adanya penetapan ketua DPRA definitif,” ujarnya.

Ketika ditanyai mengapa harus dilakukan pemberhentian, sementara belum adanya SK ketua baru dari Mendagri, Tgk. Muharuddin menjelaskan hal itu telah diatur dalam Tatib DPR Aceh dan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Artinya mulai hari ini setelah diberhentikan, saya tidak lagi menjalankan tugas sebagai Ketua DPRA, selanjutnya saya akan menyesuaikan sebagai anggota DPRA biasa,” ujarnya.

Mengenai pemberhentiannya dari ketua DPRA, Tgk. Muharuddin menilai hal itu merupakan hak prerogatif Partai Aceh terhadap dirinya sebagai kader Partai Aceh.

“Ini tentu sudah dikaji dan mendapat pertimbangan pimpinan partai. Saya sebagai anak partai tidak perlu menanyakan kenapa dan mengapa, ini hak prerogatif pimpinan partai. Saya sebagai anak partai, kemarin sudah diberikan mandat dan amanah, namun ketika hari ini dicabut oleh pimpinan, saya kira ini adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. Jadi pemberhentian ini akan saya terima dengan lapang dada, yang tentu tidak perlu dipersoalkan lagi,” ujarnya.

Tgk. Muharuddin berharap, meski pergantian ketua DPRA dilakukan di akhir tahun, agenda DPR Aceh yang telah direncanakan tidak terhambat dan dapat terealisasi dengan baik, khususnya pengesahan APBA 2019 dapat disahkan sesuai jadwal yang telah ditergetkan pada akhir November 2018 ini.

“Semoga sinergisitas antara pimpinan DPRA dan anggota dapat terus terbangun nantinya dan program legislasi yang telah direncanakan dapat terealisasi, serta DPRA dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanahkan konstitusi,” harapnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here