Beranda Nanggroe Ini Tanggapan BPJS Banda Aceh Terkait Adanya Pasien Beli Obat di Luar...

Ini Tanggapan BPJS Banda Aceh Terkait Adanya Pasien Beli Obat di Luar Faskes

BERBAGI
Ilustrasi pasien di rumah sakit. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Menanggapi beberapa pemberitaan di media baik di media cetak maupun media online mengenai Pasien BPJS Kesehatan membeli obat di luar layanan fasilitas kesehatan (faskes), Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Cut Novarita mengatakan pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS sudah jelas dan telah diatur di dalam regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

“Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan wajib menjamin Peserta mendapatkan obat, alat kesehat an, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis,” kata Cut Novarita dalam siaran pers yang diterima acehonline.info,Rabu (26/9/3028), di Banda Aceh.

Cut Novarita menambahkan, di dalam pasal 68 Perpres tersebut juga telah menegaskan Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta mendapat Manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.

Kemudian ia mengatakan bagi pasien penderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsy, skizofren, stroke, dan Sindroma Lupus Eritematosus dapat mengikuti Program Rujuk Balik (PRB) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pengelolaan Obat Kronis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) seperti rumah sakit sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Untuk Pengelolaan Penyakit Kronis, bagi pasien-pasien dengan diagnosa penyakit kronis tertentu dapat diberikan obat selama 1 bulan dengan mekanisme penjaminan 7 hari menjadi tanggungan dalam paket INA CBGs yang termasuk dalam tagihan rumah sakit ke BPJS Kesehatan, sedangkan 23 hari dapat ditagihkan tersendiri ke BPJS Kesehatan melalui Instalasi Farmasi atau Apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan menerima resep dari rumah sakit,” katanya.

Terkait keluhan dan permasalahan dalam proses pelayanan kesehatan, Cut Novarita menjelaskan, Peserta dapat mengajukan pengaduan/keluhan kepada BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan sendiri dalam mengelola pemberian informasi dan penanganan pengaduan telah menetapkan loket serta unit pengelola Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) di setiap kantor BPJS Kesehatan, Petugas PIPP pada rumah sakit baik yang bersifat on site maupun mobile, saluran permintaan informasi dan penyampaian pengaduan lainnya (mobile JKN dan Call Center 24 jam-1500400).

“Selanjutnya untuk mempermudah koordinasi, BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan sebuah Aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (Aplikasi SIPP) yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh setiap rumah sakit dalam mengelola setiap permintaan informasi dan pengaduan secara terintegrasi dari masyarakat sehingga sehingga dapat mengurangi resiko misinformasi dan miskomunikasi lebih dini,” tutupnya. [RILIS]

 

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here