Beranda Hukum Aceh Peringkat 15 Transaksi Keuangan Mencurigakan

Aceh Peringkat 15 Transaksi Keuangan Mencurigakan

BERBAGI
wilayah Aceh dilihat dari satelit. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan, hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan, Aceh termasuk peringkat ke-15 di Indonesia.

“PPATK mencatat ada 2.360 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di wilayah Aceh dan dari 34 provinsi di Indonesia, Aceh menempati posisi ke-15 transaksi keuangan yang mencurigakan,” kata Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, saat menggelar diskusi dengan awak media di Kantor Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Banda Aceh, Kamis (20/9/2018).

Dia menjelaskan, nominal transaksi LTKM tertinggi di Provinsi Aceh menyentuh angka Rp40 miliar, dengan mayoritas terkait tindak pidana narkotika, penipuan dan korupsi.

“Mayoritas terlapor dalam LTKM tersebut dengan profil PNS, pengusaha, dan pegawai swasta. Mayoritas transaksi LTKM terjadi di Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireun, kata Dian Ediana.

Wakil Kepala PPATK menyampaikan, Provinsi Aceh masuk dalam kategori menengah pencucian uang dan hasil dari indeks persepsi publik Indonesia terhadap rezim.

Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) menunjukan angka yang belum memuaskan, yaitu 5,21 di tahun 2016 dan 5,31 di tahun 2017.

“Angka ini menunjukkan Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan tingkat risiko menengah terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang,” paparnya.

Dia Ediana juga mengatakan, kehadiran PPATK di Provinsi Aceh sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja nyata aparat penegak hukum di dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kami mengharapkan partisipasi aktif semua pihaknya, baik aparat penegak hukum, dan akademisi mengenai optimalisasi penegakan rezim anti pencucian uang khususnya di Provinsi Aceh,” katanya.

Pantau pencucian uang di Aceh

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memantau langsung setiap transaksi mencurigakan yang dapat merugikan negara di Provisi Aceh.

“Setiap transaksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tidak liput dari pantauan kita,” kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae.

Dian Ediana mengakui, saban hari pihaknya menerima 100 laporan dari masyarakat dan laporan tersebut diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Per hari lebih 100 transaksi mencurikannya masuk ke kita, namun tidak semua laporan benar dan bisa kita proses,” ujarnya.

PPATK itu fleksibel dan untuk kepentingan negara bisa melakukan pemeriksaan semua pejabat di lintas sektoral, tambah Dian Ediana.

Dia mengakui, PPATK akan terus mengejar semua pelaku pencucian uang dan untuk mengungkapkan semua kasus ini harus didukung oleh semua stakholder dan masyarakat.

Pihaknya juga berkomitmen mengungkapkan semua pelaku pencucian uang yang dapat merugikan negara yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat negara maupun swasta dari Sabang sampai Merauke.

“Untuk mengungkapkan semua pejahat itu, PPATK melakukan pendekatan secara sistemik dan siapapun yang kita periksa tidak perlu izin dari pihak manapun,” tambah dia.

Deputi Pemberantasan PPATK Firman mengakui, kehadiran pihaknya di provinsi paling ujung barat Indonesia ini tidak ingin menzalimi siapapun, melainkan untuk menyelamatkan uang negara agar tepat penggunaannya demi kesejahteraan masyarakat.

“Setiap laporan yang masuk, kita pertajam dan jika ada potensi tindak pidana korupsi pasti diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya. [AntaraAceh]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here