Beranda Lingkungan Sepanjang 2018, Polda Aceh Tangani 12 Kasus Pertambangan Ilegal

Sepanjang 2018, Polda Aceh Tangani 12 Kasus Pertambangan Ilegal

BERBAGI

BANDA ACEH – Sepanjang tahun 2018 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh telah menangani 12 kasus pertambangan illegal di Aceh, yaitu kasus galian C  dan tambang emas. Sementara itu di 2017, Polda Aceh hanya menangani 1 kasus terkait 1 kasus galian C di Sabang.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh Komisaris Polisi Muhammad Guntur menjelaskan total 12 kasus tersebut sudah menunjukkan adanya pengelolaan yang salah di Provinsi Aceh terutama pada sektor pertambangan. Menurutnya, tata kelola yang salah itu bukan pada dinas, akan tetapi adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu yang sudah ditindak oleh Polda Aceh.

“Oknum tersebut sudah ditindak dan tidak menutup kemungkinan penindakan yang terakhir ini bisa menyangkut kepala daerah,” kata Guntur saat mengisi workshop yang berkerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, terkait tata kelola pertambangan minerba yang berkelanjutan di Provinsi Aceh, Kamis 13 September 2018 di Hotel The Pade, Aceh Besar.

Guntur menjelaskan, tata kelola pertambangan di Aceh harus berjalan dengan baik sesuai norma hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki usaha di bidang galian C harus memiliki Izin ke Instansi terkait yang terkoordinasi dan terekomendasi dari daerah. Selama ini temuan di lapangan, para pelaku atau oknum tersebut hanya mengantongi Izin eksplorasi yang sudah dikeluarkan oleh dinas terkait.

“Ini sudah baik, namun oknum dan pemilik-pemilik lahan ini menganggap itu sepele,” ungkapnya.

Galian C memiliki kerusakan dan dampak yang besar, Untuk itu Guntur berharap masyarakat dan pemilik lahan harus tertib agar semua izin usahanya berjalan dengan lancar sesuai dengan program Pemerintah Aceh itu sendiri yaitu Aceh Hebat.

“Masyarakat dan pemilik lahan harus tertib di bidang pengelolaannya, terutama administrasi terkait usahanya,” ujarnya.

Untuk itu dia berharap, melalui tata kelola pertambangan  yang berkelanjutan, aturan yang direkomendasi harus sejalan dengan hukum demi rakyat Aceh. Dinas terkait, NGO dan aktivis semua bekerja untuk rakyat Aceh dan masa depannya.

“Komitmen ini perlu kerja sama dan harus ditingkatkan, seperti berkoordinasi dengan kepala dinas dan kepala daerah setempat, “ pungkasnya. [Syukran Jazilla]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here