Beranda Ekonomi Sejumlah Ruas Jalan di Pedalaman Aceh Utara Tidak Teraspal, Warga Hirup Abu

Sejumlah Ruas Jalan di Pedalaman Aceh Utara Tidak Teraspal, Warga Hirup Abu

BERBAGI
Kondisi ruas jalan di pedalam Aceh Utara yang belum teraspal. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

PANTON LABU – Aceh Utara merupakan salah satu daerah penyumbang minyak dan gas terbesar di Aceh. Namun hingga kini, sejumlah ruas jalan di pedalaman Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Langkahan dan Cot Girek belum teraspal. Akibatnya, warga setempat harus menghirup abu setiap harinya akibat buruknya kondisi jalan berdebu.

Kondisi ini terlihat saat Ketua DPRA Tgk. Muharuddin saat meninjau sejumlah pembangunan infrastruktur di pedalaman Aceh Utara, Jumat (7/9/2018). Buruknya akses jalan ini juga disaksikan langsung dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yakni Kepala Dinas Pengairan Aceh dan Kepala Dinas Bina Marga Aceh yang turut serta dalam peninjauan lapangan Ketua DPRA tersebut. Sepanjang perjalanan, terlihat banyak kondisi jalan yang dilalui rombongan Ketua DPRA mulai dari Langkahan hingga Cot Girek rusak dan tidak teraspal.

“Di seputaran kawasan ini, banyak hasil komoditi masyarakat setempat, baik dari pertanian maupun perkebunan. Hal ini tentunya sangat perlu pemerintah segera membuka akses jalan untuk masyarakat setempat, agar memberikan dampak untuk masyarakat dalam peningkatan perekonomiannya,” ujar Politisi Partai Aceh ini.

“Jalan ini juga layak untuk ditingkatkan status karena menghubungkan hingga ke Cot Girek yang telah berstatus jalan provinsi,” tegasnya.

Kondisi ruas jalan di pedalam Aceh Utara. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Tgk. Muharuddin berharap Pemerintah Aceh meningkatkan status jalan kabupaten tersebut menjadi tingkat provinsi. Hal itu bertujuan agar tidak membebankan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki anggaran terbatas.

“Anggaran Pemkab Aceh Utara tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan dan pembangunan ruas jalan baru di pedalam. Untuk itu, Pemerintah Aceh harus meng-upgrade (meningkatkan status) jalan tersebut, agar segera dapat ditangani oleh provinsi,” ungkap Tgk. Muhar.

Warga di pedalaman Aceh Utara menutup sebagian wajahnya saat melintasi ruas jalan yang berdebu. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu dalam pertemuannya dengan camat dan para mukim di Kecamatan Cot Girek, Tgk. Muharuddin mendapatkan informasi terkait ruas jalan di daerah itu yang menghubungkan ke Lhoksukon rusak parah.

“Ada sekitar 15 kilometer lebih jalan yang statusnya provinsi ini rusak. Yang sudah ditangani dengan anggaran Rp 12 miliar tahun ini baru sekitar 4 kilometer, sedangkan selebihnya sekitar 10 hingga 11 kilometer masih rusak parah. Untuk itu, diharapkan Dinas PUPR Aceh dapat memperbaiki akses jalan ini di tahun anggaran 2019,” harapnya.

Ketua DPRA melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Kecamatan Cot Girek membahas persoalan buruknya akses jalan di Aceh Utara. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Selain itu, Tgk. Muharuddin juga mengharapkan pemerintah pusat dapat membenahi akses jalan menuju Makam Cut Meutia.

“Cut Meutia adalah pahwalan nasional, namun akses jalan menuju ke sana belum dilakukan pembangunan dengan baik. Jika melihat di situ adalah pahlawan nasional, mengapa tidak jalan di kawasan itu di-upgrade menjadi jalan nasional. Jadi ini juga akan membantu Kabupaten Aceh Utara yang tidak perlu membebankan di APBK-nya. Jadi ada yang dibebankan sedikit melalui APBN yang salah satu syaratnya telah menjadi nasional dan sebagaian ruas jalan lainnya ditingkatkan menjadi jalan provinsi yang dibebankan anggarannya di APBA, yang akhirnya meringkankan beban anggaran di APBK Utara,” jelas Tgk. Muhar.

“Untuk itu status jalannyanya perlu dievaluiasi mana yang menjadi beban APBN dan mana yang menjadi beban APBA, dan mana yang menjadi beban di APBK. Jika semuanya harus menjadi beban APBK, maka pembangunanya tentu akan mebutuhkan waktu yang sangat lama,” tambahnya.

Tgk. Muhar juga berharap Pemerintah Aceh tidak terjebak dengan aturan kewenangan (status jalan provinsi dan status jalan kabupaten).

“Ini yang harus dipahami Pemerintah Aceh. Jika kita bercerita kepada fokus kewenangan provinsi, maka berapa luas jalan yang bisa dibangun? Karena mayoritas adalah kewenangan kabupaten/kota. Jika terjebak dengan hal itu, maka akan banyak akses jalan di kabupaten yang belum sama sekali diaspal malah terlupakan,” ungkap Tgk. Muhar.

“Jadi yang terpenting di sini adalah output-nya. Jika output-nya itu untuk mensejahterakan masyarakat, sungguhpun polanya adalah hibah, mengapa tidak? Jangan sampai jalan yang sudah ada terus ditambah di atasnya agar terlihat baru, sementara jalan di pedalaman Aceh yang belum diaspal sama sekali tidak tersentuh pembangunan,” tambahnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here