Beranda Hukum KPK Telusuri Pihak-pihak yang Diuntungkan Atas Kebijakan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh

KPK Telusuri Pihak-pihak yang Diuntungkan Atas Kebijakan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh

BERBAGI
Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (6/7/2018). [Foto: Bisnis Jakarta]

BANDA ACEH – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK hari ini terhadap Farah Amelia yang merupakan rekan dari Staf Ahli Aceh Marathon Steffy Burase dalam kasus dugaan suap Gubernur Aceh nonaktif irwandi Yusuf, untuk mendalami kepemilikan aset dan hubungannya dengan Steffy Burase. Selain Farah, penyidik KPK hari ini juga memeriksa staff khusus Irwandi Yusuf,  Johnic Apriano, terkait pelaksanaan tugas Irwandi Yusuf sebagai gubernur Aceh untuk menelusuri pihak-pihak yang diuntungkan atas kebijakannya.

“Pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap saksi-saksi termasuk steffy sebelumnya, tentu saja ada kaitan dengan pokok perkara dugaan korupsi yang sedang disidik saat ini. Seperti mendalami dugaan peran Steffy pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan IY terhadap proyek tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada acehonline.info, lewat pesan whatshap, Kamis (6/9/2018).

Selain itu, Febri menambahkan untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy.

“Karena ini terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi, maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK menelusuri agar terang peristiwanya,” ungkap Febri.

Sementara itu terkait pemeriksaan terhadap staf khusus Irwandi Yusuf, Febri menjelaskan hal itu dilakukan untuk mendalami pengetahuannya tentang pelaksanaan tugas Irwandi Yusuf terkait perkara yang sedang disidik KPK.

“Perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek, namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi,” jelasnya.

Mengacu ke Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Febri menambahkan gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain-lain.

“Hal inilah yang sedang ditelusuri KPK, yaitu siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka,” imbuh Febri. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here