Beranda Ekonomi Terima 86 Salinan Bukti “Utang Negara” Terhadap Rakyat Aceh, DPRA Gelar Pertemuan...

Terima 86 Salinan Bukti “Utang Negara” Terhadap Rakyat Aceh, DPRA Gelar Pertemuan dengan BI dan Garuda Indonesia

BERBAGI
Ilustrasi obligasi utang negara terhadap masyarakat Aceh. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  (DPRA) hingga saat ini telah menerima 86 salinan (fotocopy) obligasi atau surat bukti utang negara terhadap masyarakat Aceh dari 47 pemilik (ahli waris). Menindaklajuti hal itu, DPRA pada Selasa (4/9/2018), di Gedung DPRA menggelar rapat terbatas dengan lintas instansi guna adanya pengakuan dan konpensasi atas utang negara terhadap masyarakat Aceh tersebut.

Kurniawan, Tenaga Ahli Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh yang dibentuk DPRA kepada acehonline.info, Rabu (5/9/2018), mengatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh utusan dari beberapa instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kanwil Aceh, Official Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh, GM Manager Garuda, official Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Aceh.

“Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pengakuan dan pemenuhan tanggungjawab negara terhadap obligasi yang saat ini masih dimiliki oleh sebagian masyarakat Aceh,” ujarnya.

Tim Inventariasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh, Kurniawan menjelaskan secara khusus dibentuk DPRA dan diketuai langsung oleh Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin. Dirinya berharap pertemuan tersebut dapat mendorong pemerintah termasuk beberapa instansi terkait pada level nasional untuk mengakui sekaligus memberikan kompensasi atas obligasi (surat pengakuan hutang negara) yang pernah dikeluarkan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional yang ditandatangani Ir. Soekarno selaku Presiden RI pada masa itu.

“Pertemuan ini tentunya akan menjadi salah satu tahapan penting yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi Obligasi Masyarakat Aceh guna mendorong untuk dilakukannya tahapan berikutnya, yaitu berupa verifikasi dan validasi oleh Kementerian Keuangan melalui direktorat terkait terhadap berbagai Obligasi milik masyarakat Aceh yang sudah terkumpul di DPRA,” tambah Kurniawan. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here