Beranda Opini Belajar dari Kasus Almarhum Brigadir Faisal

Belajar dari Kasus Almarhum Brigadir Faisal

BERBAGI
Polisi Aceh Brigadir Faisal yang dibunuh gembong narkoba. [Foto: Istimewa]

Oleh: Jummaidi Saputra, S.H.,MH

Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan terjadinya pembunuhan seorang anggota polisi bernama Brigadir Faisal Polres Aceh Utara di kawasan Pantai Bantayan, Seunuddon, Aceh Utara, Sabtu 25 Agustus 2018. Dalam terjadi pembunuhan tersebut seperti dugaan saya bahwa pembunuhan brigadir Faisal adalah komplotan atau bandar narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) bernama setan botak peureulak. Komplotan tersebut dapat dikatakan komplotan bahaya dan sangat membahayakan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum karena aksi kenekatannya.

Kejadian seperti ini sebenarnya bukan kali ini saja terjadi dan tidak hanya di Aceh, di luar wilayah Aceh juga pernah terjadi bandar atau komplotan narkoba saat ditangkap menyerang balik aparat penegak hukum. Seperti yang pernah terjadi di Matraman, Jakarta Timur, anggota dari satuan narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengrebek lokasi bisnis haram narkoba. Anggota tersebut menangkap tiga orang atas kepemilikan narkoba. Tidak lama datang beberapa warga dengan senjata tajam menyerang anggota polisi, sehingga dua orang anggota polisi di bacok dan seorang lagi dilempar ke sungai Ciliwung.

Dari kejadian di atas saya ingin mengambil beberapa hal yang dianggap penting tentang kenapa bandar dan komplotan pengedar narkoba tersebut melakukan hal yang nekat menyerang aparat. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Yang pertama, bahwa bisnis narkoba merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar. Sehingga membuat orang tertarik terhadap bisnis ini. Indonesia merupakan salah satu pasar peredaraan narkoba di wilayah asia. Secara fakta dan bukan menjadi rahasia umum bahwa pengedar dan bandar narkoba memiliki kekayaan yang melimpah seperti memiliki rumah dan mobil yang mewah. Salah satunya dari Aceh yaitu terpidana Faisal yang merupakan milyarder dari hasil jual beli Narkoba. Dikarenakan bisnis ini menjanjikan tidak aneh juga bahwa masyarakat kalangan menengah ke bawah tergiur terhadap bisnis haram ini.

Yang kedua, bahwa jaringan narkoba ini memiliki jaringan yang luas dan terorganisir. Itu dapat dilihat jaringan narkoba ini mulai dari internasional hingga sampai jaringan tingkat desa ini dapat dilihat dari secara kasat mata bahwa tingkat desa pun sudah ada pengedarnya sehingga pemakai mudah untuk mencari barang tersebut. Secara umum yang sempat menghebohkan terpidana mati fredy budiman yang menjalankan pengedaran narkoba jaringan narkoba melalui lembaga pemasyarakatan. Selain itu, seorang fredy budiman mendapatkan fasilitas mewah dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ini menandakan bahwa bandar narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang berpengaruh salah satunya karena jaringan yang luas dalam setiap lini dan memiliki banyak uang sehingga dapat melakukan apa saja dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Yang ketiga, bahwa komplotan dan bandar narkoba memiliki teknologi dan persenjataan yang canggih. Narkoba ini adalah bisnis yang memiliki keuntungan besar akan tetapi menjadi bisnis ilegal atau dilarang di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Sehingga memaksa mereka untuk memiliki pertahanan diri yang dengan teknologi dan persenjataan yang kuat dan tidak hanya di Indonesia di luar negeri seperti di Negara Brazil komplotan pengedar narkoba memang sangat bahaya dan sangat ditakuti. Dengan jaringan yang luas memudahkan mereka (komplotan pengedar narkoba) untuk mendapatkan alat-alat teknologi dan persenjataan yang canggih.

Yang keempat, bahwa hukuman atau pidana terhadap bandar atau pengedar narkoba dapat bilang sangat berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukuman bagi bandar atau pengedar narkoba bias dikatakan sangat berat yaitu bisa sampai dengan hukuman mati itu terbukti dengan adanya hukuman mati yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia walaupun di Indonesia hukuman mati ini menjadi pro kontra. Selain hukuman penjara juga terdapat hukuman denda sampai dengan milyaran rupiah. Salah hukuman bagi bandar narkoba yaitu yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Hukuman mati sendiri sudah dilaksanakan beberapa kali di Indonesia, selama Presiden Joko Widodo telah dilaksanakan tiga gelombang eksekusi mati gelombang pertama pada januari 2015, gelombang kedua pada April 2015 dan gelombang tiga pada juli 2016.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa bandar narkoba atau komplotan bandar narkoba telah siap menerima resiko dalam menjalankan bisnis haram untuk mempertahan diri mereka untuk tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum, sampai lebih ekstrim lagi sampai tega untuk membunuh polisi untuk mempertahankan diri mereka. Oleh karena itu, setiap aparat hukum yang ingin melakukan tindakan seperti penangkapan dan penggerebekan juga harus benar-benar siap baik dari sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada dikarenakan jangan sampai nantinya menjadi serangan balik kepada aparat penegak hukum sehingga nantinya jatuh korban dari pihak aparat. Jangan menganggap bandar atau komplotan narkoba ini sebagai pelaku kejahatan biasa harus ada upaya-upaya yang lebih untuk dalam menghadapi mereka.

Dalam hal penegakan hukum Sarjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2007) menjelaskan terdapat beberapa hal yang dapat menghambat dalam melakukan penegakan hukum yaitu sebagai berikut: kesatu faktor hukum, kedua faktor penegakan hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas pendukung, keempat faktor masyarakat, kelima faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut sangat perlu diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan peredaran narkoba. Salah satunya bila kita lihat dalam faktor sarana dan prasarana, aparat penegak hukum harus memiliki sarana dan prasarana yang lebih tinggi atau lebih canggih sehingga dapat mendeteksi atau mempersiapkan diri dari hal yang terburuk yang akan terjadi dalam hal penegakan hukum.

Oleh karena itu, diharapkan kejadian gugurnya Brigadir Faisal dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan narkoba menjadi kejadian terakhir jangan ada korban lain dari pihak aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba. Penegakan hukum harus tetap tegakkan apalagi yang bagi bandar dan komplotan narkoba karena telah merusak anak bangsa ini. Aparat penegak hukum sebagai perwakilan negara tidak boleh kalah dari mereka. Akan tetapi kita juga harus belajar dan mengambil pelajaran dari kejadian Brigadir Faisal ini.

Penulis adalah Direktur Lembaga Hukum Humaniora (LHH) dan Akademisi

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here