Beranda Hukum Ini Deretan Pejabat Pemerintah Aceh yang Diperiksa Penyidik KPK di Mapolda Aceh

Ini Deretan Pejabat Pemerintah Aceh yang Diperiksa Penyidik KPK di Mapolda Aceh

BERBAGI
Ilustrasi penyidik KPK

BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Kamis, 15 Agustus 2018, memeriksa sejumlah pejabat di jajaran Pemerintah Aceh sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang menimpa gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.  Pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus ) Polda Aceh.

“Karena kebutuhan penyidikan, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada acehonline.info, Rabu malam.

Para saksi yang diperiksa hari ini, Febri menjelaskan terdiri dari unsur Kepala Bappeda Aceh (periode 2017 hiingga sekarang), wakil ketua dan sekretaris TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), Kepala Biro Umum, Kadis Sosial Aceh, Kadis dan PNS pada Dinas PUPR Aceh dan pihak swasta.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh yang sebelumnya diinformasikan akan diperiksa hari ini, Febri menjelaskan, akan diperiksa besok Kamis, 16 Agustus 2018.

Selain Plt gubernur Aceh, kata Febri, para saksi lainnya yang akan diperiksa besok yaitu  Kepala BPKS, Kepala Dinas Pendidikan, Kadispora dan mantan Kadispora, Kadis Pengairan, plt. Kadis kebudayaan dan pariwisata dan mantan, Inspektur, Kadis PUPR, ajudan Bupati, Isteri IY dan swasta.

“Kami harap saksi-saksi yang telah dipanggil memenuhi kewajiban hukum datang di pemeriksaan dan menyampaikan keterangan secara jujur,” ujar Febri.

Sebelumnya Febri mengatakan Dua hari kemarin yaitu pada Senin dan Selasa, sekitar 29 saksi telah diperiksa penyidik KPK di Mapolda Aceh. Para saksi yang diperiksa pada Selasa (14/8) terdiri dari 11 Ketua Pokja, swasta dan staff dinas PUPR.

Sedangkan Senin (13/8) sebelumnya, para saksi yang diperiksa terdiri dari unsur staf khusus gubernur, pejabat di Biro Hukum Pemerintah Aceh, PNS, pejabat dan anggota TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) dan staf Dinas PUPR.

Febri juga mengatakan KPK terus menelusuri data proyek-proyek dan alokasi anggaran di sejumlah dinas di Aceh terkait dengan dana otsus Aceh.

“Bukti-bukti yang didapatkan penyidik semakin memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait DOK (dana otonomi khusus) Aceh ini,” ungkapnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

  1. KPK Mantap lanjutkan ke tahab berikutnya tangkap bandit2 pokja mafia proyek di aceh yg bersalah jgn dibiarkan sedikitpun celah untuk lepas,hukum hrs ditegakkan kebenaran wajib dibuktikan ke publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here