Beranda Infotaiment Layaknya Pasar Malam, DPRA akan Panggil Disbudpar Aceh dan Penyelenggara PKA-7

Layaknya Pasar Malam, DPRA akan Panggil Disbudpar Aceh dan Penyelenggara PKA-7

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin menilai pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-7 yang berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin terkesan seperti pasar malam. Dalam waktu dekat, DPRA akan memanggil pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Aceh beserta dengan panitia penyelenggara (event organizer) kegiatan yang menghabiskan angggaran hingga Rp 73 miliar tersebut.

“Pelaksanaan PKA-7 yang dipusatkan di Taman Ratu Safiatudddin terlihat atau tidak ubahnya seperti pasar malam. Seharusnya kalau melihat dari semangat PKA yang ditonjolkan adalah kebudayaan dan kesenian, tapi saya lihat saat ini konsepnya sudah salah dan jauh dari semangat PKA itu sendiri,” kata Tgk. Muharuddin kepada acehonline.info, Senin (13/8/2018), di ruang kerjanya.

PKA-7 terlihat seperti pasar malam, Tgk. Muharuddin menjelaskan hal itu ditandai dengan banyaknya pedagang yang memenuhi sepanjang area Taman Ratu Safiatuddin yang merupakan tempat pelaksanaan PKA-7 tersebut.

“Ini sesuatu yang harus dievaluasi oleh pelaksana Pekan Kebudayaan Aceh yaitu Dinas Kebudayaan dan Parisiwata Aceh,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Tgk. Muhar mengatakan pimpinan DPRA bersama dengan Komisi VII DPRA telah meninjau sejumlah stand dan anjungan PKA-7.

“Dalam tinjauan tersebut kami mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan mahalnya parkir dan mahalnya penyewaan lapak untuk pedagang. Hal ini juga mendapat komplain atau adanya keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Terkait persoalan itu, kata Tgk. Muhar, DPRA telah menyampaikan kepada Kadisbudpar Aceh, di mana seharusnya pelaksaan PKA tidak perlu lagi ada kutipan biaya parkir terhadap masyarakat atau pengunjung PKA.

“Karena ini event pemerintah, maka tidak perlu ada lagi pengutipan . Ini bisa disiasati dengan dilakukan penyewaan lapak atau membayar juru parkir untuk mengatur kendaraan masyarakat selama berlangsungnya kegiatan PKA itu sendiri,” ungkapnya.

Meskipun pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilimpahkan kepada event organizer (EO), Tgk. Muharuddin juga menilai seharusnya Pemerintah Aceh tetap mengawal pelaksanaan PKA tersebut.

“Kegiatan ini tetap harus diawasi, tidak kemudian ketika sudah diserahkan kepada EO, lantas EO melipat gandakan sewa lapak pedagang jauh di atas standar yang ada di Aceh. Seharusnya hal-hal yang bisa ditangani di dinas terkait, mengapa harus dilimpahkan kepada EO, yang akhirnya menjadi masalah dan terjadi ketidaknyamanan di masyarakat. Ini harus menjadi pelajaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Aceh ke depan,” ungkap Tgk. Muhar.

Tgk. Muharuddin juga menilai kegiatan PKA seharusnya menjadi kesempatan bagi para pelaku seni di Aceh untuk menunjukkan kreativitas seni dan budaya Aceh, serta hasil karya-karya masyarakat. Bukan lebih menonjolkan hal-hal lain yang di luar konteks seni dan budaya Aceh, seperti adanya kuliner-kuliner luar daerah Aceh yang dijual di area PKA.

“Namun ketika ada persoalan seperti tadi, ketika masyarakat Aceh memiliki kreativitas atau ada hasil karya mereka, terkendala dengan lapak yang sangat mahal. Harga lapak yang kami dengar dari Disbudpar hanya berkisar Rp 3 juta, namun ketika kami tinjau ke lapangan ada yang Rp 7, 13, bahkan 20 juta ,” jelas Tgk. Muhar.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Disbudpar agar ditindaklanjuti. Jangan ketika kita sudah mendengar keluhan dan laporan dari masyarakat seperti ini didiamkan saja,” tambahnya.

Pedagang Kuliner Betawi Kerak Telor di Area Utama PKA-7. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu terkait biaya lapak pedagang dan parkir yang telah dikumpulkan panitia penyelenggara PKA, Tgk. Muharuddin mengatakan DPRA nantinya akan mempertanyakan bagaimana pembagian hasil uang tersebut.

“Nanti ini juga akan kami pertanyakan mana yang menjadi PAD (pendapatan asli daerah) Pemerintah Kota Banda Aceh dan mana yang menjadi  pendapatan Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Tgk. Muharuddin mengharapkan pelaksanaan PKA-7 yang bertujuan untuk menunjukkan bakat dan kreativitas para pelaku seni di Aceh, harus mendapat dukungan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

“Ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Banyak sekali persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan PKA kali ini, mulai dari persoalan lapak dan parkir, serta adanya persoalan yang timbul di kabupaten/kota, di mana saya juga mendengar adanya miss komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan panitia penyelenggara, termasuk minimnya honorarium yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada para seniman yang menjadi peserta PKA-7,” ujar Tgk. Muhar.

“Seharusnya persoalan-persoalan ini tidak perlu terjadi. Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus memberikan apresiasi terhadap kreativitas yang dimiliki masyarakat. Ini adalah aset Aceh yang harus dilestarikan. Ini yang saya lihat kurangnnya kepekaan dan kepedulian pemerintah kepada pelaku seni di Aceh,” tambahnya.

Terkait sejumlah persoalan dan laporan masyarakat tersebut, Tgk Muhar mengatakan DPRA melalui Komisi VII yang membidangi kebudayaan akan memanggil pihak Disbudpar Aceh termasuk event organizer penyelenggara PKA-7 untuk mempertanyakan kegiatan tersebut apakah telah sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan hingga mencapai Rp 73 miliar.

“Ini harus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat secara trasparan. Meskipun beberapa hal telah kami sampaikan langsung kepada Kadisbudpar, nanti akan ada rapat lanjutan untuk membahas persoalan ini,” ungkap Tgk. Muhar.

“Jangan sampai setelah pelaksanaan PKA-7 ini nantinya timbul masalah baru. Di mana seperti kita ketahui bersama Aceh sedang dalam pengawasan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mudah-mudahan anggaran pelaksanaan PKA-7 yang dianggarkan sebesar Rp 73 miliar dapat betul-betul digunakan dan dipertanggungjawabkan,” tambah politisi Partai Aceh ini. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

  1. sy setuju apa yg disampaika ketua DPRA, seharusnya di arena PKA tdk perlu ada lapak pedagang bermacam2. Dagangan itu seharusnya hanya di stand kabupaten masing2 dengan aneka produk dan kerajinan khas daerah masing2 termasuk aneka kuliner daerah.. ini yg sebenarnya kita cari di PKA selain aneka seni budaya dan kearifat adad setempat. Ini juga yg bisa membedakan antara PKA dan pasar malam. kita mau cari limpeng sage bukan krak telur..kita mau lengok boh ubi bukan es dawed dll yg selama ini sudah hilang. dan jika kerinduan masa lalu yg hilang kita harapkan ketemu kembali di PKA.. semoga PKA ke depan srmakin baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here