Beranda Hukum Proses Pembuktian Kasus Suap, KPK Ambil Contoh Suara Irwandi Yusuf

Proses Pembuktian Kasus Suap, KPK Ambil Contoh Suara Irwandi Yusuf

BERBAGI
Irwandi Yusuf usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (6/7/2018). [Foto: Bisnis Jakarta]

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil contoh atau sample suara Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf. Pengambilan sample suara tersebut diambil pada pemeriksaan hari ini.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengakui, pengambilan contoh rekaman suara itu untuk proses pembuktian dalam kasus dugaan suap pengalokasian atau penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.

“Penyidik membutuhkan pengambilan sampel suara ini untuk ‎kepentingan pembuktian terkait komunikasi yang terjadi dalam kasus yang sedang ditangani,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/7/2018).

Namun, Febri enggan menjelaskan komunikasi itu antara Irwandi dengan siapa. Dia juga tak menyebut apa isi komunikasi yang dimaksud.

Sebelumnya, KPK mengantongi sejumlah informasi penting terkait kasus dugaan suap pengalokasian atau penyaluran dana otsus ini. ‎Salah satu informasi penting tersebut yakni, terkait adanya instruksi untuk mengganti nomor telepon (handphone).

“Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat ‘kalian hati-hati, beli HP nomor lain’,” terang Febri beberapa waktu lalu.

KPK menduga, instruksi tersebut sengaja dikomunikasikan oleh seorang pihak yang berkaitan dengan perkara ini agar tidak mudah terdeteksi oleh penegak hukum. Namun, Febri tidak menjelaskan secara terang siapa pihak yang menginstruksikan agar mengganti nomor handphone.

“Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh. [Okezone/Detik]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here