Beranda Ekonomi Realisasi Belanja Negara di Aceh Rp 21,174 Triliun

Realisasi Belanja Negara di Aceh Rp 21,174 Triliun

BERBAGI
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Zaid Burhan Ibrahim. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh menyebutkan, realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai 43,4 persen hingga triwulan kedua 2018.

“Penyerapan belanja negara di Aceh hingga akhir semester satu atau triwulan kedua 2018 mencapai 43,4 persen,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim di Banda Aceh, Selasa (17/7/2018).

Zaid Burhan mengatakan, jumlah belanja negara yang dialokasikan ke Provinsi Aceh pada tahun anggaran 2018 mencapai Rp48,780 triliun. Hingga akhir semester pertama, realisasi belanja negara tersebut Rp21,174 triliun atau 43,4 persen.

“Realisasi ini sedikit lebih rendah pada periode yang sama tahun anggaran 2017. Pada saat itu, realisasi belanja negara di Aceh mencapai Rp21,316 triliun dari Rp48,564 triliun,” papar Zaid Burhan Ibrahim.

Zaid Burhan menjelaskan belanja negara di Aceh yang mencapai Rp48,780 triliun tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp13,894 triliun serta transfer ke pemerintah daerah serta dana desa sebesar Rp34,886 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat di Aceh, sebut Zaid Burhan, sudah terserap atau terealisasi sebesar Rp5,083 triliun atau 36,6 persen dari Rp13,894 triliun.

Belanja negara tersebut meliputi belanja pegawai dengan realisasi Rp2,7 triliun dari Rp5,952 triliun atau 45,4 persen. Belanja barang terealisasi Rp1,605 triliun dari Rp4,842 triliun atau 33,2 persen.

Kemudian, belanja modal yang sudah terserap Rp769,6 miliar dari Rp3,073 triliun atau 25 persen. Serta bantuan sosial yang terealisasi baru Rp8,1 miliar dari Rp26 miliar atau 31,1 persen.

Transfer ke daerah yang terealisasi Rp13,417 triliun dari Rp30,428 triliun atau 44,1 persen, serta dana desa yang sudah terserap Rp2,672 triliun dari Rp4,457 triliun atau sebesar 60 persen.

“Secara keseluruhan, penyaluran dana desa pada tahap ketiga dilakukan tepat waktu. Sedangkan penyaluran tahap satu dan dua sempat terkendala penetapan anggaran desa serta laporan realisasi penggunaan anggaran,” pungkas Zaid Burhan Ibrahim. [Rizki Aulia]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here