Beranda Nanggroe Soal Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan Menghadap Mendagri

Soal Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akan Menghadap Mendagri

BERBAGI
Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar konferensi pers terkait gubernur Aceh ditetapkan sebagai tersangka suap. [Foto: AcehOnline/ Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan hingga kini dirinya belum ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh menggantikan Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Informasi tentang itu (Plt gubernur) saya mendapatkannya dari media. Yang secara langsung dari Kementerian Dalam Negeri adalah undangan ke Jakarta, untuk mendengarkan hal-hal selanjutnya. Surat legal aspek dan langkah-langkah selanjutnya belum kita dapatkan, mungkin di Jakarta nanti baru kita dapatkan,” kata Nova Iriansyah saat menggelar jumpa pers, Kamis (5/7/2018), di Kantor Gubernur Aceh.

Mengenai langkah-langkah selanjutnya sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, Nova menjelaskan, belum dapat melakukan apapun, karena masih menunggu keputusan selanjutnya dari Mendagri.

“Kewenangan saya tentu akan saya tanyakan dahulu ke pemerintah pusat dan itu tidak bisa juga disampaikan secara kualitatif atau lisan. Arahan, lisan, tertulis, dengan segala legal aspeknya baru saya akan dapatkan besok di Jakarta,” jelas Nova.

Terkait penetapan Irwandi Yusuf sebagai tersangka, di mana sebelumnya menggembar-gemborkan mazhab hana fee (tidak ada fee) namun tersangdung persoalan kasus terkait fee, Nova berharap semua pihak di Aceh dapat menghormati aparat penegak hukum dan menganut azas praduga tak bersalah. Menurutnya, seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan pengadilan membuktikannya.

“Jadi sangat tidak etis kita menduga-duga apa yang terjadi. yang jelas, proses hukum masih tahap awal. Untuk itu saya minta semua pihak menghormati proses hukum, termasuk menganut azas praduga tak bersalah,” ungkapnya.

Ruang kerja gubernur Aceh disegel KPK. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Mengenai keterangan KPK bahwa dana suap diduga untuk kegiatan Aceh Merathon, Nova menyatakan dirinya tidak dapat masuk ke ranah materi kasus yang sedang ditangani KPK.

“Semua orang sudah mengetahui jumlah dana untuk kegiatan itu berjumlah Rp 10 miliar lebih, dan itu sudah menjadi dokumen publik, bisa diakses di website Pemerintah Aceh. Selain itu, juda ada dana sharing dari BPKS Sabang, namun saya tidak hafal berapa jumlahnya,” jelas wagub.

Soal bantuan hukum, Nova menyatakan mengatakan telah memerintahkan biro hukum untuk mempelajari sejauh mana Pemerintah Aceh memberikan bantuan hukum kepada Irwandi Yusuf atas kasus yang menimpanya.

“Karena ini aparatur negara tentu harus jelas landasan kerjanya, harus jelas mana yang boleh mana yang tidak,d an kami tidak mau terburu-buru, namun tidak akan terlalu lama. Biro Hukum sedang mempelajari itu, tentu pada saatnya akan kami sampaikan ke publik,” ujarnya.

Ruang biro pengadaan barang dan jasa setda Aceh disegel KPK. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu mengenai ruang kepala biro pengadaan barang dan jasa (unit layanan pelelalangan) dan ruang kerja gubernur Aceh disegel KPK, Nova menilai hal itu merupakan standar prosedur KPK.

“Itu standar operasional prosedur mereka (KPK), kami semua menghormati itu,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Rahmad Raden, ketika ditanyak mengenai penyegelan ruang biro pengadaan barang dan jasa serta ruang kerja gubernur Aceh mengatakan hal itu dilakukan KPK pada sore hari kemarin.

“Kalau ruang biro pengadaan barang dan jasa saya tahunya begitu sudah disegel karena itu dekat ruang saya, sedangkan kalau ruang gubernur saya tahunya malah dari media, karena dua hari ini saya tidak naik ke atas,” ungkapnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here