Beranda Politik Tak Lagi Hanya Andalkan Kalangan Dayah, PDA Targetkan Satu Fraksi di DPRA

Tak Lagi Hanya Andalkan Kalangan Dayah, PDA Targetkan Satu Fraksi di DPRA

BERBAGI
Konferensi PERS Partai Daerah Aceh mengumumkan struktur kepengurusan DPP-PDA yang baru -- AcehOnline. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Partai Daerah Aceh (PDA) yang merupakan partai “reinkarnasi’ dari Partai Damai Aceh yang sebelumnya juga bernama Partai Daulat Aceh, kini mengubah strategi politik mereka. Partai yang didirikan kalangan ulama Aceh itu dulunya hanya mengandalkan basis massa dari kalangan dayah, namun kini akan merangkul berbagai kalangan selain dayah, baik akademisi, aktivis, pengusaha, bahkan kalangan mahasiswa dalam menuju pesta demokrasi 2019. Di pemilu 2019, PDA pun menargetkan meraih satu kursi di setiap daerah pemilihan atau satu fraksi di DPR Aceh.

“Untuk ideologi partai tidak ada perubahan, hanya membuka diri untuk ruang lingkup yang lebih luas. Dulu, Partai Daulat Aceh salah satu syaratnya untuk pengurus dan calegnya harus berasal dari kalangan dayah, namun seiring berkembangan zaman, kini diubah pengurus dan caleg di PDA tidak harus alumni dayah, tetapi memiliki ideologi atau se-ideologi dengan dayah,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh dalam konferensi pers yang digelar Senin, 2 Juli 2018, di Banda Aceh saat mengumumkan kepengurusan baru Partai Daerah Aceh.

Selain strategi merangkul berbagai elemen di Aceh, Tengku Razuan mengatakan PDA dalam mengusung para calon legislatif (caleg) yang memiliki kemapanan dari berbagai hal, khususnya yang memiliki kapasitas dan elektabilitas yang kuat.

“Secara umum kekuatan partai saat pemilu itu sangat tergantung sama caleg. Saat ini, Alhamdulillah di pengurus wilayah PDA telah meraih caleg-caleg mapan, baik finansial maupun ketokohan, termasuk para caleg yang tidak beradu kaum (persaudaraan) dalam satu daerah,” ungkap Razuan.

“Itulah strategi-strategi yang akan digunakan di 2019 untuk target meraih 200 ribu suara atau satu kursi dari dapil untuk memenuhi satu fraksi di DPRA, dari sebelumnya PDA meraih 78 ribu suara di 2014 dan 29 ribu suara di 2009,” tambahnya.

Sementara itu, terkait kekalahan PDA dalam pemilu sebelumnya, di mana hanya meraih satu kursi di DPRA, Tengku Razuan menjelaskan hal itu menurutnya bukan merupakan suatu kekalahan, namun PDA tidak dimenangkan.

“Di pemilu 2019 dan 2014 itu pemilu yang paling seram. Mobil saya juga di 2014 dibakar oleh orang yang tidak saya kenal sampai saat ini. Teror-teror terhadap pengurus dan caleg PDA sejak 2009 hingga 2014 sangat kuat waktu itu. Saya tidak mengklaim PDA kalah dalam pemilu kemarin, tetapi tidak dimenangkan, karena intimidasi dan teror waktu itu luar biasa,” jelasnya.

Dengan adanya perubahan politik di Pilkada 2017 lalu, Razuan menyatakan dirinya optimis jika pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan senyaman seperti Pilkada 2017, maka menurutnya PDA akan “meroket”.

“Kami bukan tidak diterima oleh masyarakat Aceh, tetapi teror dan intimidasi inilah yang membuat perjuangan politik PDA belum sempurna,” ungkapnya.

Ketika ditanyai mengapa PDA yang telah dua kali berganti nama tidak bergabung dengan partai islam lainnya baik nasional maupun lokal, Razuan menjelaskan hal itu karena saat ini tidak ada partai yang berideologi sama yaitu “ahlusunnah wal jama’ah” dan bermazhab syafi’i.

“Kenapa kami tidak bergabung, beberapa partai islam nasional, bukan seperti islam di Aceh. Partai lain NU (Nadhatul Ulama), namun tidak ada basis NU di Aceh, Islam di Aceh itu Perti. Jadi biarlah kami mirip Islam Perti saja di Aceh,” jelasnya.

Sedangkan partai lokal lainnya di Aceh, Razuan menjelaskan tidak menganut ideologi keislaman, namun ke-Acehan. Apalagi kehadiran PDA di Aceh, menurut Razuan bertujuan agar seluruh program pemerintahan di Aceh dapat berjalan dalam bingkai syariat Islam. “Jadi itulah alasan kami (PDA) harus eksis sampai sekarang ini,” jelasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, PDA juga mengumumkan kepengurusan baru setelah terpilihnya Abi Muhib –sapaan akrab Muhibussabri– sebagai ketua umum DPP PDA. Dalam kepengurusan PDA yang baru tersebut, nama mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh terlihat tercatat sebagai Ketua Majlis Pakar DPP PDA, selain beberapa tokoh Aceh lainnya yang juga masuk dalam struktur baru PDA.

Berikut nama-nama lengkap struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Periode 2018-2023:

PENULIS: Reza Gunawan

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here