Beranda Hukum DPRA Tolak Jawaban Gubernur di Paripurna Interpelasi, Hak Angket Belum Diputuskan

DPRA Tolak Jawaban Gubernur di Paripurna Interpelasi, Hak Angket Belum Diputuskan

BERBAGI
Wakil Ketua DPRA T. Irwan Djohan. [Foto: AcehOnline/ Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memutuskan menolak jawaban Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sidang paripurna interpelasi, Senin (2/7/2018). Namun mengenai penggunaan hak angket, DPRA hingga kini belum memutuskannya karena masih menunggu tindaklanjut gubernur Aceh atas rekomendasi DPRA terkait penolakan jawaban interpelasi.

“Jawaban yang ditanyakan para anggota DPR Aceh hanya normatif, tidak detail dan memuaskan. Selain itu, dalam tiga kali pelaksanaan paripurna interpelasi juga tidak dihadiri gubernur, serta jawaban dari pertanyaan tambahan yang dihadiri pak wagub juga belum terjawab dengan baik, seperti soal dugaan menerima suap terkait kasus BPKS Sabang yang sudah dua kali ditanyakan jawabannya hanya secara singkat tidak terlibat,” kata Wakil Ketua DPRA T. Irwan Djohan kepada wartawan usai penutupan paripurna interpelasi DPRA, Senin sore.

Jawaban seperti itu, Irwan Dhojan menjelaskan, tentunya tidak akan memuaskan para anggota DPRA. Para anggota DPRA, menurutnya memiliki hak untuk bertanya dalam paripurna interpelasi.

“Dalam sidang tadi juga semua anggota DPRA yang melakukan interupsi menyatakan tidak setuju dan meminta DPRA untuk menggunakan hak dewan selanjutnya, namun itu ada tahapanhya lagi,” jelasnya.

Mengenai tindaklanjut dari penolakan terhadap jawaban gubernur tersebut, Irwan Djohan menambahkan DPRA nantinya akan menyampaikan pandangan tertulis terhadap gubernur Aceh secara detail seluruh poin-poin yang menjadi persoalan dalam interpelasi DPRA, seperti penetapan Pergub APBA, Pergub cambuk, etika komunikasi di media sosial, serta persoalan dugaan menerima suap dalam kasus korupsi BPKS Sabang.

“Kami berharap, rekomendasi DPRA itu dapat ditindaklanjuti oleh gubernur, seperti persoalan pergub APBA yang dinilai DPRA tidak sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk adanya pergub KUA dan pergub PPAS yang kita sepakat menilai itu ilegal. Maka kami nanti akan menyampaikan poin-poinnya,” ungkap Irwan Djohan.

Setelah melayangkan rekomendasi, Politisi Partai NasDem ini juga menjelaskan DPRA nantinya akan melihat rekomendasi DPRA tersebut apakah ditindalanjuti atau diabaikan nantinya oleh gubernur Aceh.

“Kalau diindahkan, mungkin kami tidak akan tindaklanjut lagi, artinya eksekutif telah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan saran dan masukan DPRA. Kalau diabaikan, maka nantinya akan ada tahapan selanjutnya, seperti penggunaan hak angket, tapi sebelum hak angket akan kita lihat dulu apakah rekomendasi DPRA diindahkan atau tidak, karena hak angket juga ada mekanismenya,” kata Irwan Djohan.

Sementara itu Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai paripurna mengatakan sikap DPRA atas jawaban gubernur Aceh yang telah disampaikan dalam paripurna interpelasi merupakan hak dari DPR Aceh.

“Itu bagaian dari hak DPRA untuk menerima, setengah menerima, menerima dengan catatan atau menolak, yang sama-sama kita saksikan tadi ternyata mereka menolak. Hanya saja mungkin perlu dicermati apa sikap kami, yang nantinya sikap kami akan disampaikan terlebih dahulu ke pak gubernur dan menunggu arahan beliau,” ujarnya.

Sementara itu mengenai kemungkinan DPRA nantinya menggunakan hak angket, wagub menyatakan apa yang harus dilakukan maka akan dilakukan nantinya untuk menghadapi apapun ke depan.

“Namun secara pribadi saya belum mau berfikir ke angket, kami masih berharap ini tidak terjadi, karena membangun Aceh itu butuh stabilitas, baik keamanan, politik, serta sosial budaya. Khususnya stabilitas politik itu sangat penting, jadi saya masih yakin angket tidak dilakukan,” ungkap wagub. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here