Beranda Nanggroe Tak Miliki Izin Atasan, Komisi I DPRA Laporkan Polemik Pelantikan Nizarli ke...

Tak Miliki Izin Atasan, Komisi I DPRA Laporkan Polemik Pelantikan Nizarli ke Kemenristekdikti

BERBAGI
Pertemuan Komisi I DPRA dengan Biro SDM Kemenristekdikti membahas polemik pelantikan Nizarli. [Foto: Istimewa]

JAKARTA – Komisi I DPR Aceh gelar rapat dengan Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terkait polemik pelantikan Nizarli sebagai Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa, pada Jumat pagi, 8 Juni 2018, di Kantor Kementrian Ristek Dikti, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, tim komisi I DPRA diterima oleh Kepala biro SDM Arie Hendrarto Saleh bersama tiga stafnya. Komisi I DPRA menyampaikan kisruh tentang pelantikan Nizarli, Dosen Unsyiah sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh yang dinilai cacat prosedur, karena hingga hari ini yang bersangkutan belum mengantongi Izin dari atasannya.

“Seharusnya izin tertulis  tersebut  sudah harus dipenuhi oleh Nizarli sejak awal ketika dia ikut dalam proses lelang terbuka jabatan eselon II dalam lingkup Pemerintah Aceh.” Kata Anggota DPRA Abdullah Saleh yang juga Ketua Badan Legislasi DPR Aceh dalam siaran persnya yang diterima acehonline.info, Jumat (8/6/2018), di Banda Aceh.

Atas dasar itu, Abdullah Saleh menjelaskan Komisi I DPR Aceh meminta klarifikasi dari Kabiro SDM Ristek Dikti sehubungan dengan Surat Kabiro SDM Ristek Dikti Kepada Rektor Unsyiah Nomor 29698/A.2.3/KP/2018 Perihal Penugasan pada Pemerintah Aceh, tertanggal, 22 Mei 2018.

Berkaitan dengan surat tersebut, Arie Hendarto menyatakan surat mereka itu hanya meminta kejelasan pada Rektor Unsyiah sehubungan dengan Permohonan dari saudara Nizarli kepada Kementrian.

“Apakah sudah ada izin dari Rektor atau tidak, sebab kami baru bisa meng-SK-kan penugasan Nizarli jika terlebih dahulu ada Izin dari atasannya. Kalau ternyata tidak ada tentu kami tidak bisa membuat Surat Keputusan Penugasan yang bersangkutan di Pemerintah Aceh, ya harus dibatalkan,” ungkap Heru.

Menurut Kabiro SDM Menristek Dikti tersebut, saat ini pihaknya sedang menunggu balasan surat dari Rektor Unsyiah secara resmi.

“Meski via Whatshaap telah diinformasikan tidak mungkin Rektor Unsyiah memberi izin, setelah proses rekrutmen berlangsung dan pelantilan sudah dilakukan dan ini kan cavat prosedur,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Komisi I DPR Aceh meminta kepada Kabiro agar bersikap profesional sesuai kebenaran hukum dan Undang-undang.

“Sebab sangat serius implikasi yang akan ditimbulkan nantinya jika mengakomodir sesuatu  yang jelas-jelas melanggar prosedur. Apalagi  jabatan Nizarli ini sangat vital menyangkut tender proyek-proyek pembangunan Aceh yang bernilai triliunan rupiah uang negara,” tegas Abdullah Saleh. [RILIS]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here