Beranda Hukum KPU Pusat Cari Solusi Hukum Komisioner KIP Aceh Dapat Dilantik Mendagri

KPU Pusat Cari Solusi Hukum Komisioner KIP Aceh Dapat Dilantik Mendagri

BERBAGI
Komisi I DPRA bertemu dengan KPU Pusat membahas pelantikan komisioner KIP Aceh. [Foto: Istimewa]

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Arif Budiman menyatakan akan mengkaji celah hukum agar komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dapat segera dilantik.

“Misalnya apakah secara hukum mereka bisa dilantik oleh Mendagri. Kami juga akan bicarakan hal ini secepatnya dengan Mendagri,” Kata Ketua KPU pusat kepada delegasi Komisi I DPR Aceh dalam rapat Koordinasi pada Jumat, 8 Juni 2018, di ruang Ketua KPU RI, Jakarta.

Kepada Komisi I DPR Aceh, Ketua KPU menyampaikan beberapa kendala yang mereka hadapi apabila beban kerja KIP Aceh ini akan dipanggul pihaknya dalam waktu lama yaitu kendala secara keuangan, kendala Sumber Daya Manusia dan juga terkendala akibat faktor geografis. Apalagi belakangan kekosongan bukan hanya pada KIP Aceh tetapi juga terjadi di kabupaten/kota seperti Pidie Jaya dan kemungkinan juga Simeulue.

Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage didampingi  Anggota DPRA lainnya yaitu Abdulah Saleh dan Asib Amin menyambut baik rencana KPU tersebut, sebab menurut mereka kekosongan keanggotaan KIP Aceh dalam waktu yang lama dipastikan akan menggangu kesuksesan pelaksanaan agenda Pileg dan Pilpres di Aceh.

“Apalagi kalau ada juga anggota KIP kabupaten/kota yang tidak mau dilantik oleh bupati, seperti kasus di Pidie Jaya. Artinya beban kerja KPU RI akan semakin membengkak,” kata Azhari Cage.

Dalam Kesempatan yang sama, Ilham Saputra, anggota KPU asal Aceh ini menyatakan Putusan MK beberapa waktu lalu hanya menegaskan tentang proses perekrutan KIP Aceh oleh DPRA, sedangkan ketentuan lainnya tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu menurut mantan Komisioner KIP Aceh ini, selain ketentuan tentang  mekanisme perekrutan maka semua aturan tentang pemilu yang bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti ketentuan  Pasal 56 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 yang mengatur tentang perpanjangan masa kerja KIP.

“Ketentuan Pasal 56 tersebut sudah tidak relevan, pungkasnya,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRA Abdullah Saleh menyarankan kepada KPU untuk membicarakan dan meminta untuk difasilitasi Menkopolhukam.

“Karena soal pemilu ini merupakan agenda strategis nasional dan KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu di Aceh tidak mungkin kosong gara-gara Gubernur tidak mau melantik,” ujarnya. [RILIS]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here