Beranda Ekonomi Kisruh Eksekutif dan Legislatif Dinilai Korbankan Rakyat Aceh

Kisruh Eksekutif dan Legislatif Dinilai Korbankan Rakyat Aceh

BERBAGI
Sekjen PA Kamaruddin Abu Bakar (tengah) dan Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar berbincang bersama tamu undangan buka pusa bersama DPA-PA. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Kamaruddin Abubakar menilai adanya ketidakharmonisan politik atau kisruh yang terjadi antara Pemerintah Aceh (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (legislatif) akan mengorbankan masyarakat Aceh dalam hal realisasi program pemerintah.

“Dengan adanya persoalan ini, realisasi anggaran dan program-program pemerintah saat ini baru sedikit. Proyek-proyek juga tidak jalan. Seharusnya bulan enam sudah 70 persen realisasi anggaran, tapi saya dengar belum. Proyek-proyek juga belum terealisasi karena ada tolak-tarik kepala ULP (Unit Layanan Pelelangan),” kata Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak kepada AcehOnline, usai acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Sabtu (9/6/2018) di Amel Conventions Hall, Banda Aceh..

Abu Razak juga menilai persoalan ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) APBA merupakan sejarah baru bagi Aceh.

“Jika seandainya ada upaya-upaya politik atau dinilai tidak adanya aspirasi maka akan menghambat PA, maka ini salah. PA sudah berpengalaman sejak masa perang dulu. Soal uang itu bisa kita cari di mana-mana, PA tidak akan lemah dan goyang walaupun tidak ada aspirasi,” ungkap Abu Razak.

Abu Razak juga mengatakan jika kisruh antara Pemerintah Aceh dan DPRA terus terjadi, di mana gubernur  terus menetapkan pergub dengan tidak melibatkan DPRA, maka hal itu akan berdampak buruk bagi masyarakat Aceh.

“Bagaimana nasib rakyat Aceh jika semuanya pergub. Habis pergub ini (APBA) nanti perubahan atau tahun depan juga pergub,” ujarnya.

Abu Razak berharap kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk tidak mengedepankan ego dalam hal menjalankan roda pemerintahannya.

“Duduklah sama-sama dengan parlemen. Irwandi juga dulu dari kombatan dan sama-sama dulu (masa konflik Aceh). Pusat juga melihat Irwandi itu kombatan, Jadi jangan lagi melihat partai, tapi lihatlah kombatan. Semua persoalan kombatan dan masyarakat Aceh itu harus diperjuangkan,” imbuhnya.

Untuk menyelesaikan kisruh dua lembaga tersebut, Abu Razak mengatakan perlu adanya pihak penengah untuk mencari solusi dan penyelesaian, agar kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam hal peningkatan ekonomi rakyat dan kemaslahatan masyarakat Aceh.

“Saya akan coba lagi bertemu dengan Bang Wandi untuk membahas penyelesaian masalah ini, walaupun sudah beberapa kali ketemu belum ada titik temu. Mualem juga ada ketemu, saya juga sudah minta izin Mualem untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here