Beranda Ekonomi “Water Front Harbors” Jadi Agenda Utama BPKS Sabang

“Water Front Harbors” Jadi Agenda Utama BPKS Sabang

BERBAGI
Logo BPKS Sabang. [Foto: Istimewa]

JAKARTA – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS, pada tahun 2019 menjadikan Water Front Harbors (WFH) menjadi agenda utama dalam pengambangan Kawasan Sabang kedepannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPKS Sayid Fadhil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bertempat di gedung Nusantara Komplek DPR RI Jakarta.

Kepada anggota Komisi VI DPR RI, Kepala BPKS menjelaskan bahwa kawasan Sabang sebenarnya telah menjadi tempat pelaksanakan berbagai even nasional salah satunya seperti Sail Sabang.

“Di Kawasan ini juga terdapat Dermaga BPKS (CT 1, CT 3) yang di singgahi berbagai kapal dari luar negeri berkelas internasional seperti Cruise dan Yatch,” kata Kepala BPKS Sayid Fadhil.

Namun, kondisi kawasan ini dipandang belum representatif sebagai kawasan yang layak, sehingga memerlukan penataan-penataan yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh.

Karenanya pada kesempatan itu, BPKS mengajukan anggaran tambahan guna mempercepat perwujudan WFH dimaksud. Dimana diharapkan dengan adanya tambahan anggaran tersebut, kawasan teluk Sabang akan ditata dan akan menjadi pintu masuk Indonesia di bagian barat Indonesia yang layak dan jauh dari kesan kumuh seperti keadaan sekarang ini.

“Dengan dukungan penuh Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Pusat, sinergitas Kementerian terkait, Gubernur Aceh beserta Dewan Kawasan, Pemerintah Kota Sabang serta stakeholder terkait lainnya, BPKS akan terus dapat berkontribusi dalam pengusahaan kawasan Sabang untuk menjadi salah satu kawasan terkemuka di kawasan Asean dan bahkan Dunia dalam tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Selain dari itu, Sayid juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019, BPKS juga berfokus pada penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Balohan.

Sementara itu, dalam sesi diskusi dan tanya jawab, pihak DPR RI juga menyarankan supaya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik di bawah manjemen baru BPKS sehingga infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dapat segera terwujud.

Salah seorang anggota Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa pihaknya yakin dengan manajemen baru ini, BPKS akan lebih baik ke depan dan akuntable apalagi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat dipertahankan pada tahun ini.

Pemaparan, diskusi dan kehadiran tim penuh BPKS Sabang mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI. Pertemuan dipandang cukup efektif, dan usulan dan WFH telah ditampung dan diskusi lanjutan khususnya tentang WFH ini akan diadakan bebentuk konsinyering dalam waktu dekat, ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka menyukseskan program dan kegiatan 2019, BPKS melakukan pembahasan anggaran untuk program dan kegiatan dimaksud bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, bertempat di gedung Nusantara Komplek DPR RI Jakarta pada tanggal 6 Juni 2019.

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, dan dihadiri oleh para Wakil Pimpinan serta anggota Komisi VI DPR RI. Pertemuan tersebut juga diikuti oleh para undangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dari BPKS sendiri dihadiri oleh Kepala BPKS, Sayid Fadhil, Wakil Kepala BPKS Irwan Faisal, Deputi Umum Muslem Daud, Deputi Komersial dan Investasi Agus Salim, Deputi Pengawasan Abdul Manan, Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Fauzi Umar,  Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi Rizal Rismawan, Kepala Perwakilan BPKS Banda Aceh Lukman Age, dan Kepala Perwakilan BPKS Jakarta Candra Gunawan. [RILIS]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here