Beranda Nanggroe DPRA Kembali Agendakan Paripurna Interpelasi, Gubernur Aceh Diminta “Gentleman”

DPRA Kembali Agendakan Paripurna Interpelasi, Gubernur Aceh Diminta “Gentleman”

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin mengatakan DPRA telah menjadwalkan paripurna kedua terkait penggunaan hak interpelasi terhadap gubernur Aceh yang akan kembali digelar pada 28 Juni 2018 mendatang. Untuk itu, dirinya meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersikap “gentleman” dalam menghadapi interpelasi DPRA.

“Gubernur kemarin (beberapa waktu lalu) secara gentleman sudah menyampaikan beliau akan datang dan tidak akan lari. Jadi kami mengharapkan beliau dapat hadir dan menjawab langsung pertanyaan (interpelasi) DPRA,” kata Tgk. Muharuddin didampingi Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan usai Rapat Badan Musyawarah DPRA, Selasa dinihari, 5 Juni 2018, di Gedung DPR Aceh.

Baca juga: Ditanya soal Gugatan dan Interpelasi DPRA, Irwandi Yusuf: Akan Dihadapi, Masak Lari

Namun demikian, kata Tgk. Muharuddin mengakui secara aturan dibenarkan gubernur Aceh dapat mewakilkan kepada wakilnya atau pejabat Pemerintah Aceh lainnya untuk menghadiri paripurna interpelasi DPRA tersebut.

“Kalau dilihat di PP 12 Tahun 2018, gubernur dapat menunjuk pejabat terkait sesuai subtansinya, apakah didelegasikan kepada wakil gubernur atau pejabat SKPA lainnya. Tapi sangat kita harapkan sikap “gentleman” dari seorang gubernur, karena pertanyaan ini ditujukan kepada gubernur, jadi alangkah bagusnya gubernur langsung yang menjawab pertanyaan itu,” ungkapnya.

Baca juga: Diduga Terima Suap Rp 14 Miliar, Salah Satu Alasan DPRA Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur

Ketika ditanyai apakah paripurna interlepasi yang diagendakan nantinya merupakan agenda terakhir, Tgk. Muhar mengatakan dalam tata tertib DPRA, paripurna interpelasi hanya dilakukan dua kali. Namun menurutnya, hal itu tergantung dari dinamika dan keinginan forum, apakah ingin kembali menjadwalkan paripurna atau tidak jika gubernur atau perwakilannya juga nantinya tidak hadir.

“Tapi, jika gubernur tidak hadir dua kali dalam paripurna interpelasi, DPRA dibenarkan untuk melanjutkan sidang paripurna dan dapat merumuskan keputusan,”ujar Tgk. Muhar.

Baca juga: Ditanya Soal Interpelasi DPRA, Wagub Aceh: Subtansi Jawaban Sedang Dipersiapkan

Mengenai lembaga DPRA yang terus dilecehkan oleh Pemerintah Aceh, Tgk Muharuddin mengatakan hukum karma akan berlaku.

“DPRA selama ini sangat bersabar, melihat langkah-langkah dan sikap pihak eksekutif, seperti mangkirnya dari pembahasan APBA, tidak hadirnya pemanggilan Komisi I terhadap kepala ULP dan Tim Pansel, dan sebagainya. Ini sudah sering sekali, namun saat ini kami hanya ingin melihat saja,” kata Tgk. Muhar.

“Tapi saya pikir ini akan berakhir, ketika para anggota DPRA sudah tidak sabar, kita tidak tahu nantinya sikap DPRA, apapun bisa terjadi,” tambahnya.

Baca juga: Gunakan Hak Interpelasi, DPRA Siapkan 14 Pertanyaan untuk Gubernur Aceh

DPRA, Tgk Muhar juga menambahkan untuk saat ini akan terus membuka diri dan berharap pihak eksekutif dapat bersikap “dewasa” dan profesional dengan memposisikan DPRA sebagai mitra kerja.

“Tapi kalau ini tetap dilanggar dan eksekutif terus memperlihatkan sikap arogansinya, maka karma ini akan berlaku. Jika eksekutif tidak menghargai DPRA, maka suatu saat eksekutif juga tidak akan dihargai,” ungkap politisi Partai Aceh ini. [ Reza Gunawan]

Berita terkait interpelasi DPRA:

Gubernur Aceh Mangkir dari Sidang Paripurna Interpelasi, Ketua DPRA: Ini Bentuk Pelecehan

Bahas Jadwal Interpelasi dan Gugatan, Malam Ini DPRA Gelar Rapat Terbatas

DPRA akan Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur Aceh

4 Juni, DPRA Panggil Gubernur Aceh Pertanyakan Dugaan Menerima Suap Rp 14 Miliar

DPRA Gunakan Yusril Ihza Mahendra untuk Gugat Pergub APBA dan Cambuk

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here