Beranda Hukum Ditanya soal Gugatan dan Interpelasi DPRA, Irwandi Yusuf: Akan Dihadapi, Masak Lari

Ditanya soal Gugatan dan Interpelasi DPRA, Irwandi Yusuf: Akan Dihadapi, Masak Lari

BERBAGI
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan akan menghadapi gugatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang melakukan uji materil terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2018 dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat (cambuk) ke Mahkamah Agung.

“Akan dihadapi, masak lari,” kata Irwandi Yusuf menanggapi pertanyaan acehonline.info terkait gugatan dan interpelasi DPRA usai Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2017, Rabu (23/5/2018), di Gedung Utama DPR Aceh.

Ketika ditanyai apakah Pergub APBA 2018 dan Pergub cambuk sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Irwandi Yusuf mengatakan soal gugatan itu merupakan hak dari DPR Aceh.

“Kalau soal betul atau tidak itu wewenang hakim dan pengadilan. Kita Lihat nanti bagaimana (putusannya) sesuai atau tidak,” ungkap Irwandi.

Sementara itu ketika ditanyai soal dugaan dirinya menerima suap Rp 14 miliar terkait kasus korupsi BPKS Sabang yang menjadi salah satu alasan DPRA menggunakan hak intepelasi, Irwandi Yusuf mengatakan hal itu di luar kewenangan dari DPR Aceh.

“Kalau untuk menghadiri (paripurna jawaban interpelasi), itu bisa saya yang menghadiri, bisa wakil (Nova Iriansyah),” ujarnya.

Ketua DPRA Tgk. Muharuddin. [Foto: Reza Gunawan]
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin mengatakan Rabu (23/5/2018) siang DPRA akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan kapan kapan jadwal interpelasi dilakukan dan gugatan terhadap Pergub APBA dan Cambuk didaftarkan ke Mahkamah Agung.

“Pertanyaan-pertanyaan (interpelasi) sudah disiapkan oleh tim DPRA. Kapan paripurna digelar untuk gubernur menjawab semua pertanyaan itu, akan disesuaikan nantinya dengan waktu kerja gubernur,” ujarnya.

Mengenai kesiapan gubernur Aceh menghadapi gugatan dan interpelasi DPRA, Tgk. Muharuddin mengatakan hal itu memang seharusnya dilakukan.

“Ya harus seperti itu. Ini kemitraan, DPRA bertanya, gubernur menjawab, begitu juga sebaliknya,” ungkapnya.

Terkait dugaan suap Rp 14 miliar Irwandi Yusuf menilai bukan kewenangan DPRA, Tgk. Muharuddin mengatakan hal itu hanya merupakan pandangan dari gubernur Aceh. “Itu hanya cara pandang saja,” ungkapnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here