Beranda Hukum 4 Juni, DPRA Panggil Gubernur Aceh Pertanyakan Dugaan Menerima Suap Rp 14...

4 Juni, DPRA Panggil Gubernur Aceh Pertanyakan Dugaan Menerima Suap Rp 14 Miliar

BERBAGI
Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan memanggil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sidang paripurna khusus penggunaan hak interpelasi untuk mempertanyakan dugaan menerima suap senilai Rp 14 miliar terkait kasus korupsi BPKS Sabang.

Selain itu, dalam penggunaan hak interpelasi dewan itu, DPRA juga akan mempertanyakan dasar hukum gubernur Aceh menerbitkan Pergub APBA 2018 dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Dari hasil Rapat Banmus (Badan Musyawarah DPRA), disepakati paripurna penggunaan hak interpelasi untuk memanggil gubernur akan digelar pada 4 Juni 2018 mendatang,” kata Anggota Badan Musyawarah DPRA, Azhari Cage, kepada wartawan, Rabu (23/5/2018), di Gedung DPR Aceh.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan dilayangkan kepada gubernur Aceh, Azhari Cage mengatakan telah dipersiapkan oleh tim DPRA.

“Dari 14 pertanyaan yang sebelumnya dirumuskan, kemungkinan bertambah karena disamping pertanyaan yang telah dipersiapkan, kepada tim dan anggota dewan juga akan diberi kesempatan untuk bertanya. Berapa bertambahnya tidak bisa dipastikan, yang jelas akan bertambah dari 14 pertanyaan yang telah ada,” ungkapnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan tim DPRA, kata Azhari Cage, akan segera dilayangkan DPRA ke gubernur Aceh untuk mempersiapkan jawaban nantinya.

“Yang diserahkan hanya pertanyaan yang dirumuskan, sedangkan pertanyaan yang berkembang di paripurna nantinya (hak masing-masing dewan) tidak diserahkan,” ungkapnya.

Sementara itu untuk kapan gugatan terhadap Pergub APBA dan Pergub Cambuk didaftarkan ke Mahkamah Agung, Azhari Cage mengatakan hal itu akan dilakukan pada pekan depan.

“Setelah mendengarkan jawaban gubernur atas penggunaan hak interpelasi, baru nantinya kami ke Jakarta mendaftarkan gugatannya ke MA,” ujar Azhari Cage yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRA ini.

Sementara itu ketika ditanyai apa langkah yang akan dilakukan DPRA jika gubernur Aceh tidak menghadiri panggilan tersebut, Azhari Cage mengatakan dirinya tidak ingin berasumsi dan berandai-andai terlalu jauh.

“Kami tetap mengharapkan gubernur hadir karena ini juga merupakan hak dewan dalam melakukan interpelasi. Jika memang tidak datang, kami akan dilakukan pemanggilan kedua hingga ketiga,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

“Kami juga akan melihat itikad gubernur dalam hal penggunaan hak interpelasi ini, apabila tidak diindahkan, maka akan digulir menjadi hak angket, sampai selanjutnya ya tentunya gubernur bisa menebak sendiri,” tambahnya.

Sementara itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebelumnya mengatakan dirinya siap menghadapi gugatan dan interpelasi DPRA.

“Akan dihadapi, masak lari,” kata Irwandi Yusuf usai Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2017, Rabu (23/5/2018), di Gedung Utama DPR Aceh.

Sementara itu ketika ditanyai soal dugaan dirinya menerima suap Rp 14 miliar terkait kasus korupsi BPKS Sabang yang menjadi salah satu alasan DPRA menggunakan hak intepelasi, Irwandi Yusuf mengatakan hal itu di luar kewenangan dari DPR Aceh.

“Kalau untuk menghadiri (paripurna jawaban interpelasi), itu bisa saya yang menghadiri, bisa wakil (Nova Iriansyah),” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here