Beranda Hukum DPRA Gunakan Yusril Ihza Mahendra untuk Gugat Pergub APBA dan Cambuk

DPRA Gunakan Yusril Ihza Mahendra untuk Gugat Pergub APBA dan Cambuk

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin usai menggelar rapat terbatas dengan pimpinan fraksi, komisi, dan banleg membahas gugatan ke Mahkamah Agung dan penggunaan hak interpelasi, Selasa dinihari (22/5/2018). [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dipastikan akan menggunakan Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, sebagai tim kuasa hukum DPRA, untuk menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2018 dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat (cambuk) ke Mahkamah Agung.

“Kami juga akan minta kesediaan Pak Yusril Ihza Mahendra sebagai tim kuasa hukum, selain tiga kuasa hukum yang telah ditunjuk sebelumnya yaitu Mukhlis Mukhtar, Burhanuddin Jalil, dan Zulfikar Sawang,” kata Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin, usai menggelar rapat terbatas dengan para pimpinan fraksi, komisi, dan banleg DPRA terkait gugatan DPRA dan penggunaan hak interpelasi, Selasa dinihari (22/5/2018), di ruang kerjanya.

Materi gugatan tersebut, kata Tgk. Muharuddin, akan ditelaah nantinya oleh Yusril Ihza Mahendra sebelum didaftarkan ke Mahkamah Agung.

“Tim kuasa hukum DPRA sudah bekerja dan merampungkan materi gugatan. Tinggal didaftarkan saja ke MA. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa didaftarkan gugatannya,” ungkap Tgk. Muhar.

Sementara itu terkait pengggunaan hak interpelasi, Tgk. Muharuddin mengatakan akan kembali dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, yang akan digelar pada Rabu mendatang. Rapat ini dilakukan untuk menentukan jadwal paripurna mendengar jawaban gubernur Aceh atas pertanyaan yang dilayangkan DPRA.

“Di Banmus nantinya akan dibentuk tim untuk melayangkan pertanyaan ke gubernur, dan akan ditetapkan kapan jadwal paripurna digelar untuk saudara gubernur menjawab pertanyaan tersebut,” jelas Tgk Muhar.

Ketika ditanyai apakah ada penambahan dari 14 pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, Tgk. Muharuddin mengatakan dari hasil rapat terbatas terdapat beberapa tambahan pertanyaan, baik di qanun jinayat, pergub APBA, serta tekait dugaan suap kasus korupsi BPKS Sabang.

“Dalam rapat banmus nantinya juga akan dilihat apakah pertanyaan yang telah dirumuskan sudah cukup atau tidak. Jika sudah cukup maka akan segera dilayangkan ke gubernur,” tambahnya.

Tgk. Muharuddin memastikan DPRA akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung dan menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Ramadhan ini.

“Insya Allah akan segera dilakukan. Semoga saja minggu depan semuanya sudah rampung,” ungkap Tgk. Muharuddin. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here