Beranda Nanggroe Bahas Jadwal Interpelasi dan Gugatan, Malam Ini DPRA Gelar Rapat Terbatas

Bahas Jadwal Interpelasi dan Gugatan, Malam Ini DPRA Gelar Rapat Terbatas

BERBAGI
Ketua DPRA Tgk. Muharuddin. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin mengatakan penggunaan hak interpelasi dan rencana gugatan yang akan dilakukan DPRA akan dibahas dalam rapat terbatas pimpinan DPRA, fraksi, dan komisi, serta badan legislasi yang akan berlangsung malam ini usai tarawih, Senin (21/5/2018). Rapat terbatas tersebut akan membahas mengenai kapan (jadwal) pertanyaan terkait hak interpelasi dan gugatan terhadap pergub APBA serta cambuk dilakukan.

“Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya perlu ditanggapi lansung oleh saudara gubernur. Kapan kira-kira ini dilakukan (paripurna), akan disesuaikan juga nantinya dengan jadwal gubernur, karena yang diundang nanti adalah gubernur, yang merupakan tamu kehormatan. Namun bagaimana mekanismenya nanti tergantung dari tanggapan para pimpinan fraksi dan komisi,” kata Ketua DPRA Tgk. Muharuddin, Senin sore (21/5/2018), di ruang kerjanya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Tgk. Muhar menjelaskan selain pertanyaan terkait interpelasi dan jadwal kapan gugatan akan dilakukan, juga akan membahas persoalan rencana penambahan kuasa hukum, selain yang telah ditunjuk DPRA beberapa waktu lalu yaitu Muklis Mukhtar, Burhanuddin Jalil, dan Zulfikar Sawang. Rencananya, kata Tgk. Muhar, DPRA juga akan menggunakan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum.

“Karena penambahan kuasa hukum ini juga menyangkut persoalan anggaran, tentunya perlu dibahas bersama para pimpinan fraksi dan komisi. Seperti kita ketahui, anggaran untuk pendampingan hukum DPRA sudah dicoret. Jadi untuk membiayai kuasa hukum gugatan ini, maka menggunakan pemotongan gaji para anggota dewan,” ujarnya.

Tgk. Muharuddin memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan (penggunaan hak interpelasi) yang akan dilayangkan DPRA ke gubernur Aceh. [Foto: Reza Gunawan]
Selain itu, kata Tgk. Muhar, dalam rapat terbatas nantinya juga akan didengar pemaparan bahan materi gugatan yang telah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum DPRA.

“Kami akan lihat apa-apa saja mateti dan muatan gugatannya, serta kami juga akan melihat apakah ada potensi untuk gugatan juga dilakukan ke PTUN,” jelas politisi Partai Aceh ini.

Mengenai gugatan yang akan dilayangkan DPRA terkait uji materil Pergub APBA, Tgk. Muharuddin menegaskan sejauh belum adanya keputusan hukum tetap dari pengadilan, maka hal itu tidak akan berpengaruh kepada realisasi anggaran. Gugatan tersebut, Tgk Muhar juga mengatakan bukan untuk menghambat realisasi anggaran, melainkan untuk mengetahui kepastian hukum dalam proses pergub tersebut.

“Sungguhpun nantinya ada putusan di Mahkamah Agung, maka itu akan berlaku ke depan, tidak berlaku surut. Tidak mungkin gaji yang telah dibayarkan harus dikembalikan, jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena kita hidup di negara hukum, maka kita ikuti saja prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here