Beranda Ekonomi Ombudsman Sarankan Pergub APBA Tidak Digugat

Ombudsman Sarankan Pergub APBA Tidak Digugat

BERBAGI
wilayah Aceh dilihat dari satelit. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan kepada DPR Aceh tidak menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 ke Mahkamah Agung, karena bisa mengganggu pelayanan publik.

“Kami menyarankan Pergub APBA tidak digugat ke Mahkamah Agung. Gugatan ini akan menghambat pencairan anggaran, sehingga mengganggu pelayanan publik,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin di Banda Aceh, Jumat (4/5/2018).

Sebelumnya, DPR Aceh dalam sidang paripurna menyetujui dan memutuskan menggugat Pergub APBA 2018. DPR Aceh beralasan ada aturan perundang-undangan yang dilanggar dalam penyusunan Pergub APBA 2018.

Taqwaddin menyebutkan, secara yuridis formal DPR Aceh diperbolehkan mengajukan gugatan. Namun, secara sosial legal, gugatan tersebut menghambat penggunaan anggaran.

Hambatan penggunaan anggaran tersebut tentu berdampak pada kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Terhambatnya pelayanan publik tersebut menurutnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan agar DPR Aceh dengan lapang dada tidak melakukan gugatan terharap Pergub APBA. DPR Aceh sebagai perwakilan rakyat perlu mempertimbangkan kepentingan dalam lingkup yang lebih luas,” kata Taqwaddin memberi saran.

Taqwaddin menyebutkan, memasuki bulan kelima tahun anggaran berjalan, geliat perekonomian belum terlihat di masyarakat ekonomi kecil. Hal ini terjadi karena APBA yang merupakan satu-satunya penggerak utama ekonomi Aceh belum dirasakan seluruh masyarakat.

Padahal, sebut Taqwaddin, stimulus APBA penting untuk menggerakkan pelayanan publik yang juga berdampak pada ekonomi rakyat. Kondisi ini tentu akan semakin berdampak negatif jika ada gugatan terhadap Pergub APBA.

“Sebagai kepala lembaga negara yang mengurusi pelayanan publik, saya punya kewajiban moral menyampaikan hal ini secara terbuka agar pergub tersebut tidak digugat. Kalau digugat, akan menghambat pencairan anggaran,” demikian Taqwaddin.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin mengatakan gugatan yang dilakukan DPR Aceh terhadap Pergub APBA 2018 untuk mengetahui kepastian hukum terkait mekanisme penyusunan Pergub tersebut.

“Gugatan ini tidak untuk menghambat pelaksanaan (realisasi) APBA saat ini. Bukan berarti dengan adanya gugatan ini itu menggangu realisasi APBA. Sebelum ada kepastian hukum dan keputusan lebih lanjut terkait Pergub APBA itu sendiri, saya kira tidak ada alasan APBA itu terhambat. Pelayanan publik tetap harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya. [AntaraAceh/AcehOnline]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here