Beranda Nanggroe Terkait Pasien Bocor Jantung Dibebankan Biaya Oksigen, Komisi VI DPRA: Itu Menjadi...

Terkait Pasien Bocor Jantung Dibebankan Biaya Oksigen, Komisi VI DPRA: Itu Menjadi Tanggungjawab Pemerintah

BERBAGI
Bocah Amira, pasien bocor jantung asal Aceh Selatan yang dirujuk ke Jakarta. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Persoalan adanya pungutan biaya untuk tabung oksigen sebesar Rp 17 juta bagi pasien bocor jantung, Amira Salsabila, balita berusia 4,9 tahun asal Aceh Selatan yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo (RSUCM) Jakarta, mendapat tanggapan dari Komisi VI DPRA, T. Rudi Fatahul Hadi. Menurutnya, pihak rumah sakit (RSUZA) dan Pemerintah Aceh harus mencarikan solusi untuk masalah tersebut dan tidak membebankan biaya itu ke pasien.

“Seharusnya ditanggung semua, apalagi itu biayanya besar. Tidak mungkin masyarakat miskin mampu menjangkau biaya sebesar itu,” kata Ketua Komisi VI DPR Aceh yang membidangi kesehatan, T. Rudi Fatahul Hadi, kepada acehonline.info, Minggu (29/4/2018),.

Rudi mengatakan persoalan adanya biaya tambahan seharusnya tidak menjadi beban dan tanggungjawab bagi pasien.

“Apapun ceritanya, pasien itu harus berangkat (dirujuk ke Jakarta). Pihak rumah sakit harus memfasilitasi persoalan ini, apalagi pasien itu adalah orang yang kurang mampu,” ujarnya.

Rudi menilai, program kesehatan Aceh yang kini bernama JKA Plus, telah dapat menjadi solusi penyelesaian kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Aceh. Namun, dirinya sangat menyangkan hal-hal seperti ini terjadi, di mana ada persoalan biaya yang harus dibebankan ke pasien.

“Pemerintah Aceh juga harus memikirkan solusi dari masalah pasien tersebut. Ini menjadi tanggungjawab pemerintah. Jangan gara-gara ada biaya tambahan di luar jaminan kesehatan seperti ini membuat pasien tidak bisa berobat sampai selesai (sembuh),” ujarnya.

Ke depan, Rudi berharap Pemerintah Aceh dapat mensosialisasikan ke masyarakat apa yang ditanggung dan tidak dalam program jaminan kesehatan Aceh. Hal itu menurutnya penting agar tidak adanya masyarakat yang dirugikan akibat kesalahan penafsiran terhadap program JKA Plus tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pihak manajemen RSUZA dan pihak-pihak terkait untuk menanyakan lebih lanjut terkait persoalan ini,” ujar politisi Partai NasDem ini. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here