Beranda Ekonomi Gubernur Aceh Serahkan LKPJ 2017 ke DPRA

Gubernur Aceh Serahkan LKPJ 2017 ke DPRA

BERBAGI
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyerahkan LKPJ 2017 ke DPRA. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam sidang paripurna yang digelar Rabu, (25/4/2018), di Gedung Utama DPR Aceh.

Gubernur Aceh dalam sambutannya di sidang paripurna itu realisasi Pendapatan Aceh 2017 yang direncanakan Rp.14,44 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp.14,35 triliun lebih atau 99,32 persen.

“Pendapatan Aceh terdiri atas Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yagn sah. Pendapatan Asli Aceh bersumber dari Pajak, Restribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah, direncanakan Rp 2,24 triliun lebih, realisasinya Rp 2,27 triliun lebih,” jelasnya.

Salah satu Pendapatan Asli Aceh lainnya, kata gubernur, sebagai daerah otonomi khusus yang bersumber dari penerimaan Zakat, direncanakan Rp 35,86 miliar, realisasinya Rp 52,15 miliar lebih atau 145,44 persen.

“Pendapatan dari Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp 3,87 triliun lebih, realisasinya Rp 3,81 triliun lebih atau 98,23 persen,” kata Irwandi.

“Serta Pendapatan lain Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pendapatan Lainnya yang direncanakan Rp.8,33 triliun lebih, realisasinya Rp.8,27 triliun lebih atau 99,28 persen,” tambahnya.

Sementara itu untuk Belanja Aceh 2017, dari yang direncanakan Rp 14,91 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp 13,83 triliun lebih atau 92,76 persen.

“Belanja itu terdiri dari Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 7,42 triliun lebih, realisasinya Rp 7,16 triliun lebih atau 96,55 persen dan Belanja Langsung direncanakan Rp.7,49 triliun lebih, realisasinya Rp 6,66 triliun lebih atau 89,01 persen.

Sementara itu, gubernur juga menjelaskan, terkait penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2016 direncanakan Rp 462,73 miliar lebih, realisasinya adalah Rp 390,53 miliar lebih atau 84,40 persen. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 72,19 miliar lebih.

Pemerintah Aceh, gubernur juga mengatakan, dalam melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah memperoleh 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilaksanakan oleh enam SKPA dengan total anggaran sebesar Rp 475,07 miliar lebih, realisasinya Rp 397,39 miliar lebih atau 83,65 persen.

Dalam LKPJ itu, gubernur Aceh juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan yang dilakukan selama kurun waktu 2017, seperti di antaranya pembangunan 1.409 unit rumah dhuafa untuk fakir miskin, penyaluran bantuan pendidikan, kesehatan, serta sejumlah pembangunan infrastruktur dan program-program lainya yang dilakukan di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, yang memimpin sidang paripurna itu mengatakan gubernur Aceh memiliki kewajiban dalam melaporkan petanggung jawaban anggaran yang telah direalisasikan setiap tahunnya ke DPR Aceh dan menginformasikannya ke masyarakat.

“LKPJ bukan bentuk pertanggung jawaban kekuasaan secara politis, tetapi merupakan pertanggung jawaban kinerja gubernur kepada DPRA,” ujarnya.

LKPJ gubernur Aceh tersebut, kata Sulaiman Abda, akan dibahas nantinya secara internal di DPRA sesuai dengan tata tertib DPR Aceh.

“Sehingga nantinya akan mendapat keputusan dan jawaban dari DPR Aceh yang akan disampaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah LKPJ ini diserahkan,” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here