Beranda Nanggroe Massa Aksi Bela Qanun Jinayat Minta DPRA Panggil Gubernur dan Batalkan Pergub...

Massa Aksi Bela Qanun Jinayat Minta DPRA Panggil Gubernur dan Batalkan Pergub Cambuk

BERBAGI
Ketua FPI Aceh Tgk. Muslem At-Thahiry saat berorasi di halaman Kantor DPR Aceh. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ratusan massa ormas Islam yang tergabung dalam “Aksi Bela Qanun Jinayat 194” melanjutkan unjukrasa ke Kantor DPR Aceh usai Dzuhur setelah sebelumnya menggelar aksi di Kantor Gubernur Aceh dalam hal menunutut dihapusnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat, yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di lembaga pemasyarakatan (lapas), Kamis (19/4/2018).

Di DPRA, massa ormas Islam itu meminta DPRA untuk memanggil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan mendesak agar gubernur membatalkan Pergub Cambuk yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Mereka juga meminta DPRA bersikap tegas dan berupaya agar pergub itu dapat dibatalkan.

Cie takaloen, pue na manok agam di DPRA (Coba kita lihat, pakah ada yang berani di DPRA),” kata Ketua FPI Aceh, Tgk. Muslem At-Thahiry, dalam orasinya di halaman Kantor DPR Aceh.

Tgk. Muslem mengatakan penolakan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk karena sesuai syariat Islam diperintahkan agar pelaksanaan cambuk dilakukan di tempat terbuka. Hal itu agar menjadi sebuah pelajaran bagi umat muslim lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa.

“Allah perintahkan agar yang melanggar syariat dihukum cambuk di tempat terbuka karena Allah sayang kepada hambanya. Dengan dihukum cambuk di tempat terbuka dan disaksikan oleh orang lain, maka pelanggar syariat Islam itu diangkat derajatnya oleh Allah,” jelasnya.

“Namun jika hukum cambuk dilakukan d lapas siapa yang lihat? tempatnya terbatas, masyarakat tidak bisa melihatnya, sehingga tidak bisa menjadi pelajaran untuk orang lain,” tambahnya.

Sementara itu tokoh agama Aceh lainnya, Tu Bulqaini, dalam orasinya mengatakan persoalan tidak adanya investasi bukan disebabkan oleh syariat Islam. Untuk itu, dia meminta kepada Pemerintah Aceh tidak mengait-ngaitkan persoalan investasi dengan syariat Islam.

“Banyak investor-investor dari negara Islam yang bisa membantu dan berinvestasi di Aceh, tidak harus negara kafir,” ujarnya.

Para kalangan ormas Islam menggelar aksi penolakan terhadap aturan gubernur Aceh ini, Tu Bulqaini mengatakan, dikarenakan prihatin dengan persoalan yang dihadapi gubernur, yang mendapat banyak hutajan dari masyarakat Aceh.

“Kami mendesak pergub cambuk dicabut karena sayang dengan gubernur. Saya kasihan liat gubernur terus dihujat di media sosial. Jadi kami minta gubernur untuk mencabut saja pergub itu, tidak akan ada masalah lagi,” ujarnya.

Selain itu, Tu Bulqaini dalam orasinya meminta DPRA membuat kejelasan regulasi soal fatwa ulama, di mana jika pemerintah tidak mendengar fatwa ulama, maka harus ada sanksi tegas yang mengaturnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here