Beranda Lingkungan Konflik Satwa Liar dan Manusia Kerap Terjadi di Aceh, Komisi II DPRA...

Konflik Satwa Liar dan Manusia Kerap Terjadi di Aceh, Komisi II DPRA Susun Raqan Perlindungan Satwa Liar

BERBAGI
Rapat Komisi II DPRA untuk mendengar masukan terhadap rancangan qanun perlindungan satwa liar. [Istimewa]

BANDA ACEH – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang membidangi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyusun draf Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perlindungan Satwa Liar. Raqan ini disusun agar adanya kejelasan regulasi dalam penanganan konflik satwa liar  yang terjadi di Aceh.

“Rancangan qanun ini masuk ke dalam prolega (program legislasi) DPR Aceh 2018. Qanun ini perlu ditetapkan karena saat ini belum ada regulasi yang jelas dalam penanganan konflik satwa liar dengan manusia yang kerap terjadi selama ini,” kata Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, Rabu (18/4/2018), di Gedung DPR Aceh.

Dalam penyusunan draf qanun itu, Nurzahri menjelaskan, Komisi II DPRA menggelar rapat bersama sejumlah lembaga lingkungan di Aceh yang di antaranya WWF, Walhi, YLHI, Masyarakat Adat Aceh, serta dengan beberapa instansi pemerintah terkait seperti Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Masukan dari forum ini akan ditampung untuk dipelajari dan disesuaikan untuk penyusunan draf qanun ini. Diharapkan dengan adanya qanun ini dapat menjadi solusi penanganan konflik satwa liar yang marak terjadi di Aceh, di mana satwa yang dilindungi dapat terjaga dengan baik dan manusia dapat mengambil manfaat dengan adanya satwa liar di Aceh,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Saminuddin mengatakan, konflik satwa liar di Aceh saat ini meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, kata dia, beberapa bulan terakhir banyak kasus konflik satwa liar dengan manusia yang terjadi di beberapa daerah di Aceh.

“Konflik satwa liar antara manusia juga terjadi di luar wilayah konservasi seperti di daerah Mane, di Mila, Aceh Jaya.  Konflik satwa liar juga terjadi di kawasan budidaya (perkebunan) masyarakat dan hutan produksi. Sedangkan wilayah yang termasuk konservasi yaitu Taman Nasiona Gunung Leuser, Taman suaka margasatwa rawa singkil ,” jelasnya. “Kami menargetkan, September mendatang rancangan qanun ini akan diparipurnakan,” tambahnya.

Akibat adanya konflik satwa liar dengan masyarakat, kata Saminuddin, perburuan satwa liar yang dilakukan manusia juga  meningkat.

“Kita perlu mengatur bagaimana kita hidup berdampingan dengan satwa-satwa itu, maka perlu teknis yang mengatur hal itu dalam rancangan sebuah,” ujarnya. [Ian Rifa’i]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here