Beranda Nanggroe Terkait Pergub Cambuk, Haji Uma Minta Gubernur Aceh Libatkan Ulama Secara Menyeluruh

Terkait Pergub Cambuk, Haji Uma Minta Gubernur Aceh Libatkan Ulama Secara Menyeluruh

BERBAGI
Anggota DPD-RI asal Aceh, Sudirman. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat telah melahirkan beragam reaksi dari sejumlah kalangan masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun para elit politik di Aceh.

Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma turut memberikan reaksi terhadap perubahan mekanisme pelaksanaan uqubat cambuk dalam hukum acara jinayat yang tertuang dalam Pergub Aceh yang baru saja dikeluarkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf.

Menurut Anggota Komite II yang juga pimpinan PURT DPD-RI ini, semestinya kebijakan Gubernur Aceh melalui Pergub Aceh yang mengubah uqubat cambuk, ke dalam lembaga permasyarakatan (LP) terlebih dahulu dalam penyusunannya melibatkan ulama Aceh secara penuh, bukan hanya diminta persetujuan sesudah final.

“Karena terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, alangkah arif dan bijaksana Pergub Aceh tersebut melibatkan ulama Aceh dalam berbagai tahapan, bukan hanya meminta persetujuan ulama setelah draft itu final. Sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan resistensi dan pergesekan serta multi tafsir akan substansi hukum terhadap dasar pelaksanaan uqubat cambuk itu sendiri,” kata Haji Uma kepada acehonline.info, Sabtu (14/4/2018), di Banda Aceh.

Haji Uma mengapresiasi langkah untuk evaluasi dan perbaikan mekanisme penerapan syariat islam di Aceh, termasuk pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk sendiri. Namun, menurutnya, hal itu harus melibatkan seluruh alim ulama di Aceh. Ulama, kata Haji Uma, harus terlibat dan dilibatkan dari awal proses penyusunan kebijakan melalui berbagai bentuk pendekatan.

Haji Uma juga meminta Gubernur Aceh agar selalu membangun sinergisitas dengan berbagai pihak dan stakeholder dalam setiap proses perumusan kebijakan, sehingga tidak melahirkan kontroversi dan persoalan baru di masyarakat.

Selain itu, Haji Uma juga meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak masuk terlalu jauh dalam ranah teknis pelaksanaan syariat islam di Aceh karena penerapan syariat Islam di Aceh adalah bagian ketentuan UU 11 Tahun 3016 tentang Pemerintah Aceh.

Haji Uma juga menyampaikan, sesuai UU MD3 maka DPD RI memiliki kewenangan untuk pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah.

“Dengan harapan setiap perda atau qanun dapat memberi dampak kemaslahatan bagi daerah dan masyarakatnya,” kata Haji Uma. [Reza Gunawan]

BERBAGI

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here