Beranda Ekonomi Realisasi DAK Fisik APBN dan Otsus 2018 di Aceh Masih Nol Persen

Realisasi DAK Fisik APBN dan Otsus 2018 di Aceh Masih Nol Persen

156
BERBAGI
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, Zaid Burhan Ibrahim. [Foto: Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Aceh mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
(APBN) pada 2018 sebesar Rp 48,5 triliun. Namun hingga April ini, realisasi anggaran
dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana otonomi khusus (otsus) di Aceh masih nol
persen atau nihil.

“Ini yang perlu didorong oleh pemerintah daerah penerima alokasi ini untuk
melengkapi syarat-syaratnya supaya anggarannya bisa segera dikucurkan, agar
pertumbuhan ekonomi di Aceh bisa berjalan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Aceh, Zaid Burhan Ibrahim, dalam konferensi pers terkait
realisasi APBN 2018 triwulan pertama di Aceh, Rabu (4/4/2018).

Alokasi DAK FISIK APBN 2018 untuk pemerintah daerah di Aceh. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Mengenai realisasi fisik dan otsus tersebut, kata Zaid, pihaknya sedang
berkoordinasi dengan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Aceh untuk
mengetahui apa penyebab anggaran itu belum bisa direalisasikan.

“Karena ada syarat-syarat yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah untuk
pencairan dana tahap pertama ini seperti menyampaikan laporan realisasi penyerapan
dana dan capaian hasil (output) fisik realisasi 2017, rencana kegiatan 2018, dan
daftar kontrak kegiatan,” ujarnya.

Soal apakah realisasi dana fisik belum dilakukan karena saat ini sedang dilakukan
pelelangan proyek, Zaid mengatakan belum mengetahui apakah hal itu disebabkan karena proses lelang sedang berjalan di kabupaten/kota atau ada persoalan lainnya.

“Pelelangan memang kewenangan pemerintah daerah. Namun, dana ini tidak disalurkan ke pihak ketiga, tetapi disalurkan ke rekening kas daerah masing-masing. Pemerintah
daerah yang menyalurkannya ke pihak ketiga. Mungkin saja realisasi belum ada karena
masih ada proses pelelangan dan belum melakukan proses pencairan ke kami,” ujarnya.

Sementara itu ketika ditanyai apakah keterlambatan realisasi anggaran itu akibat
dampak dari terlambatnya pengesahan APBA 2018, Zaid mengatakan realisasi APBN tidak
berpengaruh terhadap lambatnya pengesahan APBA.

“APBN, kalau sudah disetujui dan sudah ada DIPA-nya, Januari sudah bisa cair dan
direalisasikan, termasuk dana desa. APBN dan APBA adalah sesuatu hal yang berbeda, jadi tidak berpengaruh,” ujarya.

Alokasi APBN 2018 di Aceh senilai Rp 48,5 triliun, Zaid menjelaskan dibagi untuk
belanja pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) sebesar Rp 13,6 triliun ,
sedangkan selebihnya untuk transfer ke pemerintah daerah dan dana desa.

“Belanja kementerian dan lembaga pusat di Aceh, dari alokasi Rp 13 triliun sudah
direalisasikan Rp 1,8 triliun,” ujarnya.

Realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Aceh. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Untuk belanja kementerian dan lembaga pusat di Aceh, Zaid menjelaskan, belanja
barang dan bansos mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Artinya, kata dia,
realisasi tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Bansos yang terjadi realisasinya di akhir tahun, sekarang sudah terealisasi lebih
besar yaitu 58 persen. Bidikmisi sudah tersalurkan hampir Rp 1 miliar. Bantuan siswa
miskin dan madrasah dilakukan direktorat pendidinkan islam di pusat pemerintah
pusat, yang sebelumnya dilakukan masing-masing satker (ditarik ke pusat),” ujarnya.

Sementara itu untuk transfer dana ke daerah, Zaid menambahkan dari Rp 30,4 triliun
telah direalisasikan sebesar Rp 4,1 triliun dan dana desa dari Rp 4,457 triliun telah
direalisasikan sebesar Rp 574,7 miliar.

“Dana alokasi umum (DAU) sudah disalurkan Rp 4,1 triliun, belanja bagi hasil pajak Rp 234 miliar, sedangkan fisik dan otsus belum ada realisasi. Kami berharap, realisasi ini
dipercepat untuk meningkatkan stimulus perekonomian di Aceh,” ujarnya.

Rincian realisasi belanja negara APBN 2018 triwulan pertama di Aceh. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Sementara untuk penerimaan negara, kata Zaid, dari target Rp 6,024 triliun, untuk
triwulan pertama ini realisasinya Rp 759,3 miliar atau 12,6 persen, yang terdiri dari
penerimaan perpajakan Rp 607,8 miliar dan penerimaan bukan pajak Rp 151,5 miliar.

“Untuk penerimaan hibah belum ada, ini biasanya akan muncul pada triwulan kedua.
Jika dibandingkan di awal tahun lalu, penerimaan negara ada selisih minus 5,5 persen
yaitu Rp 813,4 miliar. Namun ini masih triwulan pertama, masih ada waktu untuk mengejar target penerimaannya,” ujar Zaid.

“Penerimaan negara memang jauh dari alokasi anggaran yang dikucurkan untuk Aceh.
targetnya rendah, karena kondisi perekonomian Aceh masih lemah, mungkin ke depan
jika perekonomian Aceh sudah lebih kuat, maka akan berdampak kepada peningkatan
target penerimaan negara. Kami berharap, para wajid pajak dapat menyetor pajak
sesuai ketentuan ke rekening kas negara.” tambahnya.

Rincian realisasi pendapatan dan hibah APBN 2018 triwulan pertama di Aceh. [Dok. Kanwil DJPB Aceh]
Zaid mengatakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh berupaya
bekerja maksimal untuk mengawal agar alokasi dana pusat untuk Aceh sebesar Rp 48,5 triliun tersebut tidak diselewengkan sedikitpun, serta berupaya agar realisasi jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dia berharap kepada seluruh elemen masyarakat dan media dapat ikut mengawal realisasi penyaluran APBN di Aceh agar realisasi anggaran itu bermanfaat untuk rakyat Aceh.

“Kalau kata Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani, APBN ini adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bermanfaat untuk rakyat dan tidak boleh tercederai oleh korupsi. Uang rakyat harus kembali untuk rakyat,” ujarnya. [Reza Gunawan]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here