Beranda Ekonomi Ada Persoalan Hukum di Usulan Pergub APBA, DPRA Akan Tentukan Sikap

Ada Persoalan Hukum di Usulan Pergub APBA, DPRA Akan Tentukan Sikap

BERBAGI
Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan. [Foto: AcehOnline]

BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Irwan Djohan mengatakan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, terdapat persoalan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan mekanisme pengusulan anggaran. DPR Aceh, dalam waktu dekat akan menentukan sikap dan langkah yang akan diambil atas usulan Rancangan Pergub APBA yang diusulkan gubernur Aceh ke Menteri Dalam Negeri.

“Penyusunan R-APBA 2018 ini, adalah kasus pertama yang terjadi selama 72 tahun Indonesia merdeka, di mana tidak pernah terjadi di provinsi lain. Ini karena pengusulan (RAPBA) dilakukan, namun tidak ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” kata Irwan Djohan, usai menggelar Rapat Badan Anggaran DPR Aceh, Senin, 5 Maret 2018, di Gedung Parlemen Aceh.

Irwan Djohan menjelaskan, peraturan gubernur tentang pengesahan anggaran daerah (APBD) memang pernah terjadi di DKI Jakarta pada era pemerintahan Basuki Cahya Purnama alias Ahok pada 2015 silam. Namun, kata dia, pergub dilakukan Ahok karena tidak ada kesepakatan RAPBD, sementara KUA-PPAS sebelumnya telah disepakati. “Itu sudah sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang belaku,” ujarnya.

Sedangkan di Aceh, Irwan Djohan menilai terdapat perbedaan, di mana langkah gubernur mengajukan Rancangan Pergub APBA 2018 ke Mendagri didasari tidak ada kesepatan R-APBA yang diserahkan eksekutif pada 4 Desember 2017 silam. Namun R-APBA yang diserahkan itu, kata Irwan, belum adanya kesepakatan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif.

“Atas dasar hukum apa yang dipakai Pemerintah Aceh menyerahkan R-APBA ke DPRA pada 4 Desember 2017? Secara aturan, penyerahan R-APBA dilakukan setelah adanya kesepakatan KUA-PPAS. Sampai saat kini belum ada kesepakatan (KUA-PPAS) itu,” ujarnya.

Atas persoalan itu, Irwan Djohan mengatakan DPRA mengkhawatirkan jika Pergub APBA 2018 disahkan dan dijalankan, maka akan banyak persoalan hukum yang terjadi.

“Kami tidak ingin itu terjadi. Sebelum Mendagri mensahkan rancangan pergub APBA 2018, kami meminta semua pihak di Aceh, baik akademisi, LSM, mahasiswa, pengamat poolitik, keuangan, dan hukum, serta elemen masyarakat lainnya untuk sama-sama mengkaji, apakah dasar hukum pergub ini sudah kuat atau tidak,” ujarnya.

“Jika sudah kuat dan bisa disahkan oleh Mendagri dan direalisasikan ya Alhamduliiah. Tetapi jangan sampai Pergub APBA ini nantinya menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari, karena ternyata tidak memiliki dasar hukum.”

Ketika ditegaskan apakah rancangan Pergub APBA 2018 yang diajukan gubernur Aceh ke Mendagri cacat hukum, Irwan Djohan mengaku belum dapat menyimpulkannya, karena DPRA masih mengkaji persoalan itu bersama dengan para tim ahli dan staf hukum DPRA.

“Saya sudah perintahkan bidang hukum dan para staf ahli DPRA untuk mencari ayat atau pasal di aturan hukum Indonesia yang membolehkan eksekutif menyerahkan R-APBD sebelum KUA-PPAS disepakati,” ujarnya.

Dalam undang-undang, kata Irwan, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menetapkan Pergub, jika setelah 60 hari RAPBD yang diserahkan belum disekapati,” ujarnya.

“Betul memang 4 desember R-APBA sudah diserahkan, tapi dikembalikan oleh DPRA, karena KUA-PPAS belum disepakati. Kita negara hukum, semua yang dilakukan harus mengacu kepada ketentuan hukum yang barlaku. Dasar hukum pembuatan R-APBD jika KUA-PPAS belum disepakati sudah saya kaji tiak ada,” ujarnya.

Sementara itu mengenai alasan Pemerintah Aceh sebelumnya yang mengatakan tidak mungkin lagi menunggu KUA-PPAS disepakati, sementara waktu penyerahan RAPBA sudah harus dilakukan dan tidak lagi mungkin menunggu, Irwan Djohan mengatakan hal itu bukan menjadi alasan, karena apapun persoalannya secara hukum penyerahan R-APBA harus menunggu KUA-PPAS disepakati.

“Mau diserahkan kapan saja bisa, apakah November atau desember, namun jika bicara persoalan regulasi, tentu itu tidak bisa. Boleh saja jika alasannya jika diserahkan R-APBA karena hingga akhir tahun KUA-PPAS belum disepakati, namun alasan bukan hanya telat, harus ada dasar hukumnya. Saat ini tidak ada aturan hukum yang mengatur apa yang harus dilakukan jika KUA-PPAS tidak disepakati,”ujarnya.

“Misalnya jika sudah umur 50 tahun belum punya anak, ini sudah telat mau meninggal tetapi belum punya anak, lalu akhirnya memutuskan untuk membuat anak, karena alasan buru-buru akhirnya tidak nikah, langsung buat anak, tetapi dasar hukum buat anak itu tidak ada. Alasan kondisi dan dituasi bisa-bisa saja, tetapi  karena kita negara hukum maka harus menikah. Jika tidak ada ijab kabul, maka anaknya tetap tidak sah secara hukum (haram),” ujarnya.

Selain persoalan KUA-PPAS yang belum disepakati, Irwan Djohan mengatakan pagu anggaran Rancangan Perub APBA 2018 yang diusulkan Rp 15,3 triliun tidak mengacu kepada pagu anggaran tahun sebelumnya. Seharusnya, kata Irwan Djohan Rancangan Pergub APBA 2018 mengacu kepada tahun anggaran tahun sebelumnya. “Kalau APBA 2017 pagunya adalah 14,7 triliun dan APBA-P 14,9 triliun, jadi bukan 15,3 triliun,” jelas Irwan. “Ya mungkin saja mereka (Pemerintah Aceh) mencoba (mengusulkan lebih), mana tau disetujui.”

Persoalan tersebut, kata Irwan Djohan, DPRA telah melaporkannya ke Mendagri pada 28 Februari 2018 yang lalu, dipimpin oleh Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin. “Besok kami akan menggelar rapat pimpinan dengan agenda menentukan jadwal rapat badan musyawarah untuk menentukan langkah DPRA dan sikap apa yang akan diambil DPR Aceh ke depan,” ujarnya.

“Kami ingin APBA bisa disahkan dan direalisasikan, sehingga pembangunan bisa segera dilakukan. Kalau pegub adalah langkah terbaik, maka kami akan kami dukung, namun kami ingin pergub itu tidak memiliki implikasi hukum ke depan,” tambanya.

Soal apakah ada upaya gugatan atas adanya persoalan hukum di usulan Pergub APBA 2018, Irwan Djohan megatakan belum dapat memberikan jawaban, karena hal itu harus diputuskan secara bersama-sama di rapat badan musyawarah DPRA.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani, mengatakan Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang me-review Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang 2018, yang diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) pada Jumat, 2 Maret 2018 lalu.

‌”Apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu akan mendapat koreksi seperlunya,” kata Saifullah Abdul Gani, Senin malam, menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRA yang menilai ada persoalan hukum di usulan Pergub APBA 2018.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here