Beranda Ekonomi Soal APBA, Ketua DPR Aceh: Kami Masih Menunggu Langkah Gubernur

Soal APBA, Ketua DPR Aceh: Kami Masih Menunggu Langkah Gubernur

BERBAGI
Konferensi Pers Badan Anggaran DPR Aceh terkait perkembangan pembahasan APBA 2018, Selasa, 27 Februari 2018, di Gedung DPRA. [AcehOnline]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tgk. Muharuddin, mengatakan DPR Aceh hingga kini masih membuka peluang untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, hingga 1 Maret mendatang. DPR Aceh, menurutnya saat ini belum menentukan sikap jika gubernur Aceh menetapkan peraturan gubernur tentang APBA 2018.

“Kalau kami melihat isi surat ini sifatnya hanya pemberitahuan, bahwa sesuai aturan, dalam 60 hari APBA jika tidak mendapat persetujuan bersama, maka dapat ditetapkan dengan peraturan gubernur Aceh,” kata Tgk. Muharuddin dalam konferensi pers usai rapat internal Badan Anggaran DPR Aceh, Selasa, 27 Februari 2018, di di Gedung Parlemen Aceh.

Terkait surat itu, Tgk. Muhar mengatakan DPR Aceh menghormati sikap gubernur Aceh yang ingin mempergubkan APBA. Namun, menurutnya, penyerahan RAPBA pada 4 Desember 2017, DPR Aceh masih menganggap itu tanda tanya, karena sesuai aturan penyerahan RAPBA baru bisa diserahkan setelah adanya persetujuan bersama KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara). “Sampai saat ini kami masih membahas KUA-PPAS dan belum mendapat persetujuan bersama,” ujarnya.

DPR Aceh, kata Tgk. Muharuddin, belum mengakui RAPBA 2018 yang diserahkan Pemerintah Aceh tersebut. Kendatipun dipaksakan mengacu kepada RAPBA yang diserahkan eksekutif, kata Tgk. Muhar, seyogyanya hari kerja yang dimaksud 60 hari jatuhnya pada 1 Maret 2018. “Kalaupun mau ditetapkan pergub, maka baru bisa dilakukan pada tanggal 2 Maret” ujarnya.

“Sebelumnya juga ada kesepakatan bahwa Pemerintah Aceh sepakat melanjutkan pembahasan dengan tidak menetapkan batas waktu pembahasan, di mana pembahasan dilakukan sampai selesai antara Banggar DPRA dan TAPA.”

Tgk. Muharuddin juga mengatakan DPR Aceh melihat ada gelagat-gelagat, semacam ada skenario atau ada dorongan untuk mempergubkan APBA 2018. “Saya tidak tahu mengapa, yang jelas kami sudah menjalankan tugas kami untuk membahas anggaran,” ujarnya.

Namun demikian, Tgk. Muharuddin mengatakan hingga kini DPR Aceh masih membuka diri dan mengajak Pemerintah Aceh untuk membahas dan berdiskusi untuk penyelesaian pembahasan APBA 2018. “Soal apa sikap DPR Aceh, maka kami masih melihat apa langkah yang akan diambil eksekutif, apakah sudah positif apakah mengambil langkah pergub, kalaupun gubernur mau diskusi, kami masih bersedia,” ujarnya.

DPR Aceh, kata Tgk. Muhar, tidak berniat memperlambat pembahasan APBA 2018. Jikapun ada asumsi bahwa pembahasan anggaran terkendala dana aspirasi, Tgk. Muhar mengatakan DPR Aceh tidak lagi mempersoalkan hal tersebut. “Silakan dilihat apakah ada di draf KUA-PPAS dana aspirasi itu,” ujarnya.

Ketika ditanyai apa langkah dan sikap DPR Aceh jika hingga 1 Maret 2018 mendatang pembahasan anggaran juga tetap tidak dilakukan dan adanya kesepakatan, Tgk. Muharuddin mengatakan DPR Aceh hingga kini masih menunggu langkah gubernur Aceh.

“Untuk saat ini pembahasan anggaran tetap dilakukan,walaupun TAPA hari ini tidak hadir, hanya mengantar surat saja. Kalau tanggal 2 nanti saya pikir nanti lah kami ambil sikap. Marilah kita berpikir dengan baik dan bijak, tidak dengan arogan,” kata Tgk. Muhar.

“Kami ingin menyampaikan kepada gubernur bahwa di manapun, setingkat negara sekalipun, negara baru bisa berjalan jika hubungan dengan DPR harmonis, begitu juga jika diurutkan ke bawah juga bahwa provinsi demikian, itu prinsip yang harus dipahami gubernur. Tidak kemudian gubernur mengambil kebijakan dengan terburu-buru atau dengan arogan dan nafsu. Coba dipikirkan kembali dengan bijak, bahwa ada keputusan yang baik yang akan diambil pada 2 Maret nantinya. Kalaupun nantinya juga tetap dipergubkan, maka funsi anggaran kami sudah dianulir, dan tentunya kami akan menjalankan funsi pengawasan.”

Kepala Bidang Humas Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, mengatakan Pemerintah Aceh masih menunggu jawaban DPR Aceh terkait surat yang dilayangkan gubernur Aceh. Ketika ditanyai apakah sudah final rencana Pemerintah Aceh akan mempergubkan APBA 2018 dan tidak lagi membahasnya dengan DPR Aceh, Mulyadi mengatakan Pemerintah Aceh masih menunggu sampai batas waktu 60 hari yang ditentukan. “Gubernur tetap menunggu sampai 1 Maret 2018 sesuai dengan Undang-Undang,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Selasa, 27 Februari 2018, melayangkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terkait tenggang waktu pembahasan APBA 2018.

Dalam surat itu gubernur menyebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai pembahasan anggaran, apabila kepala daerah dan DPR tidak mengambil persetujuan bersama dalam 60 hari sejak disampaikan rancangan anggaran, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah (peraturan gubernur) tentang APBD.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here