Beranda Ekonomi Pelaksanaan K3 Tekan angka Kecelakaan Kerja

Pelaksanaan K3 Tekan angka Kecelakaan Kerja

BERBAGI
Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerja Sama Abdul Karim menyerahkan plakat dalam rangka peringatan bulan keselamatan dan kesehatan kerja di halaman Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk di Banda Aceh, Senin (12/2/2018).

BANDA ACEH – Pengawasan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang optimal serta perilaku K3 di tempat kerja akan mampu meminimalisir angka kecelakaan kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama, Abdul Karim, daat membacakan amanat tertulis Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri pada Upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di Halaman Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Senin (12/2/2018).

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, di tahun 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus atau mengalami penurunan sebesar 4,6 persen.

“Sedangkan hingga bulan Agustus 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus. Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja,” ujar Abdul Karim.

Dalam amanatnya, Menaker juga mengingatkan, bahwa Undang-undang nomr 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja.

Hal ini bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, peralatan, asset dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Selain itu, untuk mendorong terlaksananya perlindungan K3 yang efektif dan efisien serta meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka upaya yang paling tepat adalah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagaimana amanat Pasal 87 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mengatur hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2012.

“Sebagai pemegang kebijakan Nasional tentang K3, Kementerian Ketenagakerjaan sangat mengharapkan dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga, Masyarakat Industri untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3,” katanya. ***

Editor: Rizki Aulia

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here