Beranda Nanggroe Kadis Syariat Islam: Belum Ada Regulasi Khusus Terkait LGBT di Aceh

Kadis Syariat Islam: Belum Ada Regulasi Khusus Terkait LGBT di Aceh

BERBAGI
Waria Ditangkap Petugas Wilayatul Hisbah Banda Aceh pada Desember 2017. [Foto: AcehOnline]

BANDA ACEH – Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar A. Jalil, mengatakan di Aceh hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait persoalan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trasgender (LGBT).

“Namun di Qanun Syariat Islam dan Qanun Jinayah telah diatur kosekuensi hukum bagi orang yang berada di Aceh yang melanggar pelaksanaan syariat Islam,” kata Munawar usai menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang digelar Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam, Selasa (6/2/2018), di Kantor Berita Antara Aceh.

Di Qanun Jinayah, Munawar mengatakan yang diatur hanya terkait perbuatannya (homo seksual dan lesbian). Bagi pelaku yang terbukti melanggar hukum, menurutnya, akan ditindak lewat pasal liwat dan musahaqah, yaitu untuk pelaku homoseksual dan lesbian.

“Kalau tidak ada bukti melakukan, maka hanya akan dilakukan pembinaan,” ujarnya. “Hukuman itu maksimal kurungan penjara maksimal tiga bulan atau membayar denda.”

Untuk itu, menurut Munawar, tidak perlu mempersiapkan qanun khusus tentang LGBT, melainkan hanya perlu merevisi saja qanun yang ada.

“Tapi hal ini akan didiskusikan lagi bersama para ulama dan ormas di Aceh, apakah perlu menyipakan qanun baru atau merevisi qanun yang ada,” ujarnya.

Terkait persoalan LGBT, Munawar menambahkan, semua yang ada di Aceh, wajib menghormati kekhususan dan keistimewan Aceh.

“Jika hal itu tidak sesuai dengan culture Aceh, maka itu harus ditinggalkan. Jadi seorang laki-laki yang secara lahiriah memang laki-laki, namun muncul seperti seorang perempuan, apakah itu sesuai dengan culture Aceh? Tentu saja tidak,” ujarnya.

Mengenai apakah ada upaya untuk mendesak Polda Aceh menerteribkan di seluruh Aceh seperti yang dilakukan jajaran Polres Aceh Utara, Munawar mengatakan pemerintah tidak memiliki hak terkait pembinaan yang dilakukan kepolisian. “Mungkin mereka (polisi) punya mekanisme dan cara sendiri untuk melakukan pembinaan,” ujarnya.

Sedangkan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat), Munawar mengatakan memang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran syaraiat. Namun penindakan yang dilakukan hanya sebatas pembinaan.

“Untuk penertiban memang perlu dilakukan di seluruh Aceh. Persoalan ini memang belum masuk ke ranah mengkhawatirkan, tetapi ada kekhawatiran masyarkat, hal ini akan terus merebak,” ujarnya.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here