Beranda Nanggroe Bawaslu Aceh: Banyak Nama Masyarakat Dicatut Menjadi Anggota Partai

Bawaslu Aceh: Banyak Nama Masyarakat Dicatut Menjadi Anggota Partai

BERBAGI
Komisioner Bawaslu Aceh, Asqalani.

BANDA ACEH – Tahapan verifikasi faktual berkas pendaftaran partai politik peserta pemilu 2018 telah berakhir. Badan Pengawas Pemilu Aceh menemukan adanya partai politik yang mencatut sejumlah nama masyarakat menjadi anggota partai.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Aceh, Asqalani, saat ditemui Senin, 5 Februari 2018 di Kantor Bawaslu Aceh mengatakan temuan itu diketahui berdasarkan  laporan dari sejumlah pengawas pemilu di kabupaten/kota di Aceh.

“Banyak masyarakat yang marah ketika diverifikasi ke lapangan oleh penyelenggara pemilu, ketika namanya telah tercantum sebagai anggota partai politik,” ujarnya.

Asqalani menjelaskan, masyarakat yang dicatut itu terdapat beberapa di antaranya adalah pegawai negeri sipil, pengawas pemilu, serta perangkat desa atau aparatur gampong, yang tercatat di dalam Sistem Informasi Partai Politil (SIPOL).

“Ada juga masyarakat biasa yang mereka tidak pernah mengajukan diri sebagai anggota partai dan diminta untuk menjadi anggota partai, namun namanya tercantum sebagai anggota,” ujarnya. “Ini modus yang banyak ditemukan tim kami di lapangan.”

Dari kasus tersebut, kata Asqalani, penyelenggara yang diawasi tim pengawas pemilu menyerahkan form penolakan atau permintaan masyarakat untuk tidak dicantumkan sebagai anggota partai politik.

“Namun ada juga masyarakat yang sudah berusia lanjut, yang namanya dicatut. Padahal jangankan berpartai, mendengar nama partai saja dia tidak pernah. Namun mereka tidak bersedia menandatangai dokumen (penolakan) itu. Akhirnya, status mereka telah memenuhi syarat dan dianggap sebagai anggota partai,” ujarnya. “Meski prosedurnya tidak benar (pencatutan), tetapi mereka tidak bersedia menandatangani penolakan, maka dianggap telah memenuhi prosedur.”

Adanya pencatutan nama masyarakat tersebut, Asqalani mengatakan karena adanya kewajiban partai politik untuk memenuhi persyararatan keanggotaan satu per seribu (memiliki 1 anggota dari jumlah penduduk setempat). Akhirnya banyak nama masyarakat dilibatkan dalam keanggotaan partai tanpa sepengetahuan dari masyarakat itu sendiri.

“Untuk sanksi tidak ada diatur lebih lanjut di UU Pemilu maupun peraturan petunjuk terkait nama orang yang dicatut namanya. Namun bagi masyarakat yang dirugikan bisa melaporkannya ke Polisi jika merasa dirugikan,” ujarnya.

Hal ini terjadi, Aswalani menduga ada tindakan yang dilakukan partai politik dengan cara yang tidak benar dalam mendapatkan identitas untuk keanggotaan partai, di mana tidak langsung meminta kesedian langsung dari masyarakat untuk menjadi anggota partai.

Sementara itu mengenai aparatur gampong, kata Asqalani, tidak dibenarkan terlibat di partai politik karena mereka adalah struktur terkecil dari sistem pemerintahan, yang diatur dalam qanun dan undang-undang pemerintahan desa. “Jika mau terlibat pengurus partai, maka harus mundur dari jabatannya dari perangkat desa,” ujarnya.

Ketika ditanyai mengapa wali kota atau bupati diperbolehkan (menjadi anggota partai), Asqalani mengatakan hal itu karena para kepala daerah itu merupakan warga sipil yang dicalonkan oleh partai politik atau perseorangan.
“Kalau mau jadi kepala daerah jika dia PNS maka harus mundur, namun jika bukan PNS maka tidak ada halangan apapun menjadi pengurus atau anggota partai,” ujarnya. “Jadi ketika jadi kepala daerah juga tidak masalah (terlibat parpol),” ujarnya.

Meski ada temuan itu, kata Asqalani, hal itu tidak mempengaruhi terhadap verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Hal itu karena ada masa perbaikan yang diatur undang-undang, untuk partai politik memperbaiki berkas di tahapan masa perbaikan, sebelum penetapan peserta pemilu pada 17 Februari mendatang.

“Untuk jumlahnya kami belum dapat memastikan, karena data masih direkap. Namun yang mendominasi (pelanggaran) itu dilakukan oleh partai politik nasional,” ujarnya.

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here