Beranda Nanggroe SKPA Mangkir Pembahasan APBA, DPR Aceh Merasa Dilecehkan

SKPA Mangkir Pembahasan APBA, DPR Aceh Merasa Dilecehkan

213
0
BERBAGI
Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin, bersama jajaran wakil pimpinan, ketua komisi, dan fraksi di DPR Aceh saat menggelar konferensi pers terkait SKPA tidak menghadiri pembahasan APBA, Rabu, 31 Januari 2018, di Gedung DPRA.

BANDA ACEH – Pasca Badan Anggaran DPR Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh sepakat memulai rapat pembahasan, Rabu (31/1/2017), namun ternyata jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh tidak hadir ke DPRA. Hal ini membuat jajaran pimpinan dan anggota DPR Aceh merasa dilecehkan atas sikap SKPA yang tidak berniat membahas kelanjutan APBA 2018.

“Ketidakhadiran eksekutif hari ini adalah unsur kesengajaan dan pelecehan terhadap lembaga DPRA,” kata Ketua DPRA, Tgk. Muharuddin, bersama jajaran wakil pimpinan, ketua komisi, dan fraksi di DPR Aceh saat menggelar konferensi pers, Rabu, di ruang Ketua DPRA.

Tgk. Muharuddin menjelaskan hasil kesepakatan Banggar DPRA dan TAPA pada Selasa (30/1/2017), disepakati pembahasan dilakukan hari ini (Rabu) di komisi-komisi DPR Aceh dengan jajaran SKPA.

“Namun saat saya cek ke komisi-komisi, ternyata tidak ada yang hadir. Saat kami koordinasi, ternyata jajaran SKPA sedang menggelar rapat pimpinan dengan Pak wagub,” ujarnya.

Hal ini, kata Tgk Muhar, sudah berulang kali terjadi, di mana SKPA beberapa waktu lalu juga tidak menghadiri undangan DPRA untuk pembahasan APBA 2018, dengan alasan saat itu gubernur dan wakil gubernur menggelar rapat pimpinan.

“Pertanyaannya hari ini siapa yang mangkir di pembahasan itu (APBA), apakah eksekutif atau legislatif?, Ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi publik harus mengetahui ini, bahwa DPR selalu membuka diri, ketika komunikasi terputus kami terus mengundang namun tidak hadir, dan kesepakatan di Banggar hari ini juga tidak dilanjuti,” ujarnya.

“Apa sih yang diinginkan eksekutif, kenapa harus takut pembahasan di komisi? Kalau yang disampaikan usulan masyarakat melalui DPRA itu adalah usulan-usulan ‘hantu’ dan sebagainya, tetapi saat ini eksekutif takut membahas APBA, apakah takut diketahui ‘Raja Hantu’ di dalamnya? Ini yang menjadi pertanyaan DPR Aceh hari ini, jangan sampai masyarakat nantinya menyalahkan kami.”

Tgk. Muharuddin berharap Pemerintah Aceh bersama dengan DPR Aceh dapat membahas secara resmi persoalan APBA 2018, untuk dicarikan solusi melalui rapat bersama.

“Tidak kemudian kita berdialog di medsos atau facebook. Kenapa harus berkoar-koar di media sosial, jika ingin memikirkan masyarakat Aceh di sini tempatnya. Apa yang nggak jelas ayo kita perjelas dan apa yang mengganjal mari dicari solusinya,” ungkap Tgk. Muhar.

Mengenai DPRA bersikukuh pembahasan anggaran harus dihadiri gubernur, Tgk Muhar mengatakan karena tim yang dikirim tidak dapat langsung mengambil keputusan saat pembahasan anggaran berlangsung. “Keputusan akhirnya tetap di gubernur,” ujarnya.

Sementara itu ketika ditanyai mengenai deadline pembahasan yang dikatakan Pemerintah Aceh adalah 5 Februari 2018, Tgk. Muhar mengatakan dalam aturan Permendagri 33 tentang pedoman pembahasan anggaran disebutkan 60 hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan akumulatif 60 hari (termasuk hari libur).

“Jika hari kerja, idealnya Pergub baru bisa dilakukan 1 Maret. Maka gubernur jangan salah jeb ubat (minum obat), harus betul-betul ditinjau dari aspek hukumnya,” ujarnya.

“Cukup sudah gubernur membuat DPRA sebagai lembaga pengemis. DPRA sudah sangat cukup bersabar. Ketika DPR Aceh membuka peluang untuk berdiskusi, mari kita dihargai dan komunikasikan yang terbaik untuk mencari solusi dem rakyat Aceh. Namun jika aturan ini tidak diikuti, kami silakan apa yang diinginkan eksekutif?.”

DPRA, kata Tgk. Muhar, hanya menginginkan tahapan pembahasan sesuai dengan aturan, di mana DPRA tidak bertanggungjawab di luar hal tersebut. “Jangan kemudian dengan persoalan ini, akan membawa lembaga atau pejabat di Aceh terjerat oleh masalah hukum. Jangan sampai dengan kebijakan ‘pungo’ atau kebijakan yang tidak jelas itu menggiring DPRA, jadi kami ingin pembahasan sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu mengenai Rancangan APBA yang telah diserahkan oleh Pemerintah Aceh, Tgk. Muhar menjelaskan, hal itu belum sesuai dengan aturan hukum, di mana KUA-PPAS belum adanya kesepakatan antara Banggar DPR Aceh dan TAPA. “KUA-PPAS belum disepakati, tetapi RAPBA sudah diserahkan. Seharusnya KUA-PPAS disepakati dulu, baru diserahkan RAPBA,” ujarnya.

Selain itu ketika ditanyai soal adanya ketakutan eksekutif untuk membahas APBA 2018 apakah terdapat niat untuk memuluskan program ‘tertentu’ seperti pembelian pesawat, Tgk. Muharuddin mengatakan pembahasan anggaran bersama  itulah yang diinginkan DPR Aceh agar program yang akan direncanakan Pemerintah Aceh dapat diketahui dan tidak ditemukan adanya program yang tidak sesuai.

“Untuk program kami belum masuk (dibahas) ke situ. Programnya belum tergambar (diketahui). Pembahasan hari ini di komisi adalah pendelegasian banggar, baru nantinya dilaporkan ke Banggar, untuk diputuskan. Seperti soal rencana pembalian pesawat itu, di mana akan dilihat tingkat urgensinya, berapa unit yang dibutuhkan, apakah butuh 7, apa 10 atau 3 unit sesuai kebutuhan, ini akan ada dialog dan tanya jawab di banggar, baru nantinya diputuskan,” ujarnya.

Soal langkah DPR Aceh ke depan, Tgk. Muhar mengatakan DPR Aceh tetap mengacu kepada jadwal yang ditetapkan kemarin. Besok, kata Muhar, DPR Aceh akan tetap mengundang jajaran SKPA untuk pembahasan anggaran, demi APBA dapat diqanunkan dan bermanfaat bagi rakyat Aceh.

“Dengan catatan, jika jadwal pengesahan yang disepakati kemarin tanggal 7 Januari, maka hari ini sudah tidak ada pembahasan dan terbuang satu hari, jika disepakati akan bergeser (ditambah) satu hari,” ujarnya.

Ketika ditegaskan apa yang dilakukan DPRA jika eksekutif juga tidak berkenan hadir ke depan, Tgk. Muhar mengatakan “Kita akan terus geser jadwalnya. DPR Aceh tidak butuh lama untuk menuntaskan pembahasan APBA yang 14,7 triliun itu, hanya satu minggu. Masalahnya, apakah gubernur mau memberikan waktu untuk menuntaskan pembahasan?,” ujarnya.

“Jika ke depan sudah diundang juga tidak hadir, maka tidak ada ‘itikad baik dari Pemerintah Aceh. Persoalan ketidakhadiran ini akan kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here