Beranda Nanggroe Polresta Banda Aceh Gelar FGD Pengelolaan Dana Desa

Polresta Banda Aceh Gelar FGD Pengelolaan Dana Desa

85
0
BERBAGI
Kapolresta Banda Aceh Kombes T Saladin memberikan materi FGD

BANDA ACEH – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas pengelolaan dana desa bersama para Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Sekdes dan aparatur gampong setempat.

FGD ini dibuka langsung oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin, di Aula Balaikota Banda Aceh, Rabu (27/12/2017).

Selain pengelolaan dana Desa, dalam forum yang juga dihadiri pihak BPM, BPN, Inspektorat, unsur DPRK ini juga dibahas persoalan tapal batas, tanah wakaf dan persoalan lain yang sering muncul di gampong-gampong.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kapolresta Banda Aceh dan unsur Forkopimda lainya yang telah berinsiatif mengadakan kegiatan ini.

“Pertemuan ini kiranya dapat memberikan gambaran yang cukup jelas terkait penyelesaian permasalahan di gampong terutama pengelolaan dana desa dan tapal batas,” kata Zainal.

Saat ini, kata Zainal Arifin, gampong telah mendapat perhatian tersendiri dari pemeritah terkait dengan pembangunannya. Presiden telah mengamanatkan agar pembangunan dimulai dari desa sehingga efeknya juga lebih dirasakan di tingkat desa.

“Tahun 2017 ini kurang lebih Rp64 Triliun dana APBN diperuntukkan bagi 74.910 Desa/gampong di Indonesia, nilai ini tentunya tidak kecil sebagai wujud perhatian Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan pembangunan yang berawal dari desa/gampong,” ungkap Zainal.

Ditingkat Kota Banda Aceh, lanjut Zainal juga telah diterbitkan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang Dana Desa/Gampong, mulai Perwal Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini tidak lepas dari keinginan kuat semua pihak untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi terkait pengelolaan dana gampong.

Selama ini, kata Zainal, ada beberapa kendala pada pengelolaan dana gampong, diantaranya regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia yang mengelola.

“Hal ini tentunya harus kita cari pemecahan masalahnya agar tidak berlarut-larut. Sehingga nanti perangkat desa terlibat masalah hukum akibat dana gampong ini,” kata Wakil Wali Kota Banda Aceh.

Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes T Saladin dalam paparannya menyampaikan pihak gampong tidak perlu takut terhadap peran kepolisian dalam pengawasan dana desa, karena polisi hadir untuk membantu pihak gampong dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak perlu takut, kita hadir bukan untuk mencari kesalahan tapi lebih kepada melakukan pendampingan dan mencari solusi secara bersama ketika akan kendala yang dihadapi,” kata Kombes T Saladin.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar pihak gampong agar selalu membangun komunikasi dengan pihak kepolisian ketika ada kendala yang ditemukan di lapangan.

“Banyak laporan yang masuk ke kami soal pengelolaan dana desa yang tidak sesuai, namun ketika ditemukan kita meminta agar dana tersebut dikembalikan terlebih dahulu dan tidak langsung kita proses. Karena tugas kepolisian saat ini lebih ke pendampingan dan pengawasan,” jelas Kapolresta.

Meski begitu, lanjut Kombes T Saladin pihaknya tetap akan melakukan proses hukum kalau para Keuchik dan aparatur desa yang jelas melakukan penyalahgunaan dana desa dan tidak mau mengembalikan kerugian negara.

“Jika sudah kita peringatkan agar mengembalikan uang negara tersebut tidak mau juga ya terpaksa kita lakukan proses hukum,” kata mantan Kabid Humas Polda Aceh itu.

FGD ini diikuti oleh 90 Keuchik di Banda Aceh bersama Imum Mukim dan aparatur Gampong. Dari pihak TNI dan kepolisian hadir sejumlah anggota Babinsa dan Babinkantibmas [Tomy]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here