Beranda Nanggroe P2TP2A Aceh: Pelaku Kejahatan Seksual Harus Dihukum Berat

P2TP2A Aceh: Pelaku Kejahatan Seksual Harus Dihukum Berat

466
BERBAGI

BANDA ACEH –Ketua Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh, Amrina Habibie menyebutkan pelaku kejahatan seksual harus dihukum berat untuk memberikan efek jera pada pelaku dan dapat memutus mata rantai kejahatan seksual.

Hal tersebut disampaikan Amrina Habibie terkait kasus pemerkosaan yang dialami seorang mahasiswi yang terjadi di kota Lhokseumawe beberapa hari lalu.

Selain itu, pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian dalam membogkar kasus seksual yang terjadi di Aceh.

“Kami mendukung upaya penegak hukum dalam proses penangana kasus ini, dan mengingatkan agar aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal yang tepat dalam KUHP, dan diiringi dengan pemeriksaan psikologis terhadap korban oleh tenaga psikolog untuk dijadikan sebagai alat bukti di depan persidangan yamg dapat memberatkan hukuman kepada pelaku atas perbuatannya,” katanya, Minggu (24/12/2017).

Hukuman cambuk untuk kasus pemerkosaan berdasarkan kasus sebelumnya, menurut penilaian Amrina, dinilai belum memberikan dampak signifikan dan efek jera pada pelaku.

“Selain itu hal terpenting lainnya adalah kehadiran negara untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan dan restitusi (ganti rugi) menjadi keharusan” ujarnya.

Terkait dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh berdasarkan pendataan, sepanjang 2016 sampai 2017 terdapat 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 487 kasus di seluruh Aceh.

“Peningkatan jumlah kasus kekerasan diiringi dengan semakin beragamnya modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat”, jelasnya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan agar segera disahkannya Rancangan Undang-undang pengahapusa kekerasan seksual yang saat ini sudah masuk dalam usulan pembahasan di DPR RI.

“Kebijakan saat ini belum sepenuhnya mampu mengakonmodir kebutuhan dan pemenuhan hak korban kekerasan, maka kami mendesak dan mendukung sepenuhnya agar RUU PKS segera disahkan, hal ini mengingat situasi darurat,” katanya. [Tomy/Rel]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here