Beranda Nanggroe Mahasiswa Desak DPRA Sahkan APBA 2018

Mahasiswa Desak DPRA Sahkan APBA 2018

104
0
BERBAGI

BANDA ACEH – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau ABPA 2018.

Desakan tersebut disampaikan dua puluhan mahasiswa dalam unjuk rasa di depan Gedung DPRA di Banda Aceh, Jumat (24/11/2017). Unjuk rasa berlangsung saat DPRA menggelar sidang paripurna membahas rancangan qanun program legislasi.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Sahkan APBA” serta poster bertuliskan “Bahas APBA juga ibadah”, DPRA jangan hanya makan keringat rakyat” serta lainnya.

Khairul Azmi, koordinator unjuk rasa, menyatakan, pengesahan APBA 2018 paling telat akhir Desember 2017. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda pembahasan anggaran tersebut.

“Seharusnya, APBA sudah disahkan Oktober lalu. Namun, hingga akhir November, belum dibahas dan disahkan. Jika pengesahan anggaran telat, maka citra DPRA semakin buruk di mata masyarakat,” kata Khairul Azmi.

Khairul Azmi menyebutkan, DPRA harus berbenah dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pengesahan anggaran selalu terlambat. Selain itu, pembahasan dan pengesahannya terkesan dipaksakan karena waktunya singkat.

“Karenanya, kami mendesak DPRA segera membahas dan mengesahkan APBA 2018. Kami menuntut APBA disahkan paling telat Desember 2018, sehingga Januari tahun depan bisa digunakan untuk perekonomian masyarakat,” ungkap Khairul Azmi.

Sejumlah anggota DPRA di antaranya Sjech Ahmaddin, Jamaluddin T Muku, Jasmi Has, Abdurrahman, dan Iskandar Usman menemui para pengunjuk rasa. Mereka menyatakan pembahasan dan pengesahan anggaran masih menunggu rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dari Gubernur Aceh.

“Pembahasan anggaran belum dilakukan karena masih menunggu penyerahan RPJM dari Gubernur Aceh. Informasinya, RPJM segera diserahkan Gubernur Aceh kepada DPRA,” kata Iskandar Usman.

RPJM merupakan pedoman pembahasan APBA 2018. RPJM merupakan dokumen berisikan visi dan misi Gubernur Aceh. Begitu juga dengan rancangan APBA berisikan data dan alokasi anggaran.

Sementara itu, Jamaluddin T Muku, anggota DPRA dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan, keterlambatan pembahasan anggaran ada di eksekutif. Sebab, rancangan anggaran belum diserahkan eksekutif kepada legislatif.

“Kami belum bisa membahas anggaran karena rancangannya belum ada. Rancangan ini harus diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif. Kalau tidak ada rancangan anggaran, kami mau bahas apa,” kata Jamaluddin T Muku.

Usai mendengarkan penjelasan anggota DPRA, massa pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Pengunjuk rasa berjanji akan datang dengan jumlah yang banyak lagi bila APBA tidak kunjung dibahas dan disahkan. [Rizki Aulia]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here