Rabu, 20-09-2017
Follow Us:
Beritasatu.com
Ekonomi | 04/07/2017
Aceh Media
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah utang luar negeri sebesar Rp 1.067,4 triliun sejak pemerintahan berjalan tahun 2014, digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi, di samping itu, ia juga menjelaskan peningkatan utang luar negeri dikarenakan kewajiban pemerintah membayar bunga dari utang sebelumnya.

"(Utang) Tentu sebagian besar dipakai untuk pembangunan tapi karena defisit primernya kita juga harus membayar utang yang sebelumnya sehingga tambahan itu lebih besar dari pada yang dikurangin," jelas JK, Selasa (4/7).

Meskipun demikian, JK memastikan bahwa utang luar negeri tersebut masih lebih baik dibandingkan negara lain yang rasio perbandingannya hampir menyamai atau melebihi Produk Domestik Bruto (PDB).

"Amerika Serikat (AS) 100 persen (utang) di atas dia punya GDP (Gross Domestic Product)-nya. Jepang juga di atasnya cuma dia pinjam dalam negeri dari lembaga-lembaga pensiun, kalau AS cetak uang. Jadi memang kita justru yang sangat hati-hati. Di sekitar kita, seperti di Malaysia, dia bisa defisit (anggaran)-nya 55 persen daripada GDP-nya. Kita menjaganya (defisit anggaran) tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi kita lebih konservatif dibanding banyak negara," ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, per April 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.667 triliun. Jumlah utang luar negeri itu meningkat hingga Rp 1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017.

Tetapi, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta masyarakat tidak perlu panik ataupun khawatir. Sebab, menurutnya, dengan posisi utang tersebut defisit anggaran negaradinilai masih lebih baik ketimbang negara berkembang seperti Brazil, Meksiko, dan Argentina, bahkan India sekalipun.

Akhir tahun 2016, Wapres JK mengatakan bahwa alokasi anggaran tahun 2017 untuk membayar utang membengkak karena akumulasi bunga utang dan pemberian subsidi yang berlebihan pada masa pemerintahan sebelumnya. Sedangkan, di sisi lain, pemasukan pajak tahun 2016 tidak mencapai target dan pembangunan harus terus berjalan.

"Utang inikan akumulasi selama puluhan tahun, defisit juga seperti itu. Salah satu yang menyebabkan banyak defisit karena subsidi tinggi sebelum-sebelumnya. Jadi memang seperti yang tercantum di APBN 2017 bunga saja itu kurang lebih Rp 220 triliun, bunga hutang. Kemudian cicilan yang harus dibayar kurang lebih Rp 220 triliun. Jadi total memang cicilan utang dengan bunganya itu lebih hampir Rp 500 triliun malah dan itu memperberat APBN kita," ungkapnya.

Meskipun demikian, JK mengatakan bahwa rasio utang Indonesia terhadap PDB masih lebih kecil dibandingkan negara lain, yaitu 27 persen dari PDB. Sedangkan, Amerika Serikat (AS) mencapai 200 persen dari PDB. Demikian juga, Jepang yang perbandingannya juga hampir 200 persen dari PDB dan Tiongkok yang bahkan melebihi 250 persen dari PDB.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara pada APBN 2017 tercatat mencapai Rp 2.080,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari, belanja pemerintah pusat Rp 1.315,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 764,9 triliun. Sedangkan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.748,9 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,37 triliun. [Beritasatu.com]


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info