Kamis, 17-08-2017
Follow Us:
Baihaqi Jbir
Nanggroe | 18/06/2017
Aceh Media
BANDA ACEH - Sekitar 500 lebih Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembagunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi Aceh serentak mengikuti sertifikasi berbasis online.

Penyuluh KKBPK, diantaranya, Penyuluh Keluarga Berecana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mulai mengikuti kegiatan Kamis (15/6/2017).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, PhD, Rabu (14/06/2017) di Jakarta, meresmikan sertifikasi.

Melalui teleconference, peresmian tersebut dapat diikuti di ruang Teleconference Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh yang dihadiri Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Dr. Wendy Hartanto MA, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Dr. dr. M. Yani, M.Kes, PKK, seluruh Pejabat Administrator, dan Penyuluh KKBPK dari Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Selain di Aceh, teleconference yang difasiliasi Bakohumas tersebut juga diikuti Perwakilan BKKBN dari provinsi lain yaitu Sumatera Barat, Banten, Jabar, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Bali, dan Diklat Malang.

Wendy Hartanto, usai peresmian Sertifikasi Penyuluh KKBPK kepada awak media di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh di Banda Aceh mengatakan, sertifikasi yang diikuti Penyuluh KKBPK berbeda dengan sertifikasi profesi lainnya yang lebih dahulu diselenggarakan.

Jika misalnya, sertifikasi guru dikaitkan dengan tunjangan. Sementara sertifikasi Penyuluh KKBPK diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tenaga lini lapangan Program KKBPK yang kompeten, berintegritas, dan profesional.

"Penyelenggaraan sertifikasi bagi Penyuluh KKBPK bertujuan untuk mengukur kompetensi yang dimiliki sebagai gambaran professional dalam melaksanakan tugas di lini lapangan. Sertifikasi ini adalah upaya memastikan bahwa pelaksanaan tugas penyuluhan dan penggerakan Program KKBPK dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini Penyuluh KKBPK, yang profesional," jelasnya.

Kata Wendy Hartanto, BKKBN akan dapat menyediakan Penyuluh KKBPK yang kompeten dan profesional untuk didayagunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh menambahkan ada tiga aspek yang akan dinilai dalam sertifikasi ini yaitu pengetahuan dan sikap, managerial, dan sosiokulturan.

Ketiga aspek penilaian inilah menurut M. Yani yang harus dimiliki para Penyuluh KKBPK. Sedangkan tujuan sertifikasi, guna memastikan tugas-tugas penyuluh dilaksanakan oleh SDM yang profesional, untuk akreditasi dan akubilitas bagi ASN, dan serta untuk memberikan keseragaman bagi Penyuluh KKBPK dengan standar mutu.

"Pada 2017 ini, metode pelaksanaan sertifikasi Penyuluh KKBPK akan menggunakan metode uji kompetensi berbasis online dengan sistem Computer Asissted Test (CAT). Seluruh soal uji kompetensi telah dikompilasi berdasarkan standar kompetensi. Penyuluh KKBPK wajib menjawab seluruh soal untuk mengetahui apakah yang bersangkutan mencapai di Atas Standar, Sesuai Standar, atau Perlu Tindak Lanjut Pengembangan," kata M. Yani. [Baihaqi Jbir]


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info