Kamis, 17-08-2017
Follow Us:
Amril Jambak
Opini | 12/06/2017
Aceh Media
Oleh Amril Jambak

Radikalisme merupakan perubahan pergeseran yang sifatnya kekerasan, dalam tatanan politik, yang menginginkan perubahan undang-undang dan Pemerintahan. 

Dalam sejarah Islam, radikalisme sudah muncul sejak jaman sejarah kenabian, kelompok Khawarij dan Hasyimi. Radikalisme dengan istilah Taqarub, dimana ada gerakaan penutupan pintu ijtihad, karena dianggap tidak ada lagi yang mampu melakukan kegiatan ijtihad.  Banyak ulama yang ikut dalam politik, sehingga muncul sifat panatisme golongan, menggunakan teks keagamaan bukan untuk kebenaran, tapi untuk memperkuat posisi aliran yang dianutnya. 

Kebenaran tidak akan muncul kalau sudah diliputi hawa nafsu. Secara umum radikalisme berkembang melalui proses. Ada beberapa sebab yang dapat menimbulkan radikalisme yaitu pemahaman keagamaan yang lemah, mengajak orang lain untuk mengikuti ajarannya, ada usaha yang menekan dari kelompok tertentu yang mempengaruhi alirannya dan melakukan kegiatan yang bergejolak.

Radikalisme muncul karena membungkam kekuatan yang ada, contoh di Mesir dalam menangani Ikhwanul Muslimun ditekan oleh pemerintah Husni Mubarok. Ikhwanul Muslimin dengan tokohnya Hasan Albana di Mesir adalah gerakaan dakwah yang menolak perzinahan, perjudian, kemudian gerakan ini menjadi gerakan politik, sehingga dianggap membahayakan negara. Di Syiria, Majalah Annazir, yang mengungkap penyiksaan oleh pemerintah, tidak boleh buang air besar/kecil, dicabut kukunya dll, juga dianggap radikal. 

Dampaknya karena merasa tertekan, munculah gerakan-gerakan mulai dari pemikiran sampai pergerakan di masyarakat, sehingga muncul gerakan yang radikalisme dan terorisme (pelaksanaan). Adapun indikator radikalisme sifat fanatik terhadap satu paham/gerakan, menganggap yang lain salah dan bukan sekedar benar salah, tapi muncul pengkafiran (Taqfiri). Semua gerakan diatas, menginginkan syariat Islam diterapkan secara utuh di negara, tidak ada tawar menawar. 

Seharusnya kalau ingin syariat Islam ditegakaan dimana saja, maka pengusungnya menguasai partai-partai, merebut DPR/MPR, kemudian membuat hukum/ undang-undang berdasarkan syariat Islam. 
Terjadinya peledakan bom di Hotel JW Mairot, bom Bali dan lain-lain merupakan kesalahan dalam penafsiran ayat Al Qur'an oleh umat/jamaah,  karena adanya saling penafsiran Al Qur'an. Oleh karena itu, harus ada orang yang benar-benar ahli dalam penafsiran Al Qur'an. 

Terapkan Pancasila
Fenomena radikalisme berawal dari menguatnya intoleransi, dimana gejala intoleransi semakin menyebar akhir-akhir ini, sehingga radikalisme bahkan terorisme tidak akan selesai dalam waktu dekat.

Kita sering merasakan perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini yang terjadi di bangsa kita namun semua itu janganlah dijadikan suatu sekat penghalang bagi kita untuk hidup bersama berdampingan dengan perbedaan tetapi justru perbedaan itulah seharusnya dijadikan alasan sebagai mempererat rasa persatuan kita.

Beberapa waktu yang lalu ada suatu kejadian dikalangan mahasiswa Undip yang mempermainkan lambang negara, kejadian tersebut membuat banyak pihak geram dan menimbulkan perhatian. Mahasiswa yang melakukan hal tersebut, harus diberi tindakan efek jera agar tidak terulang lagi baik bagi pelaku maupun mahasiswa yang lain karena Undip adalah salah satu kampus yang mempertahankan Pancasila. 

Hasil Survei Nasional bertajuk "Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia" yang digelar Wahid Foundation bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2016 menunjukan meski mayoritas umat Islam di Indonesia menolak radikalisme, namun ada sekitar 7,7% bersedia melakukan tindakan radikal jika ada kesempatan, dan 0,4% pernah melakukan tindakan radikal.  Selain itu, Survei juga menemukan bahwa 59,9% responden memiliki kebencian terhadap kelompok sosial tertentu, baik etnis, agama maupun ideologi politik.  Kebencian itu juga diikuti dengan penolakan terhadap hak politik untuk duduk dalam pemerintahan, serta untuk berinteraksi secara sosial. Temuan Wahid Foundation yang dirilis pada 2016 ini membuka mata kita bahwa intoleransi merupakan realitas faktual yang kian meningkat dan menjadi persemaian bagi berkembangnya paham dan tindakan radikal di Indonesia.

Data yang cukup mencengangkan terkait dengan intoleransi juga dirilis oleh SETARA Institute (16/2/2017) yang mencatat ada 208 peristiwa intoleransi dan 270 tindakan intoleransi pada 2016.  Pelaku intoleransi ini melibatkan warga, ormas, korporasi hingga aktor negara dalam berbagai bentuk meliputi penyesatan, intimidasi, ucapan kebencian, ancaman, pelarangan pendirian tempat ibadah, perusakan properti, hingga pembubaran paksa kegiatan keagamaan.Catatan SETARA Institute juga menunjukan bahwa Jawa Barat merupakan propinsi dengan angka intolerasi tertinggi dengan jumlah 41 kasus, disusul Jakarta (31 kasus), Jawa Timur (22), Jawa Tengah (14), dan Bangka Belitung (11).

Menurut data yang dirilis oleh Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM, Pendeta Jayadi Damanik, jumlah kasus intoleransi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Data Komnas HAM mencatat ada 74 kasus intoleransi yang dilaporkan ke pos pengaduan Desk KBB pada tahun 2014, meningkat menjadi 87 kasus pada tahun 2015, dan hampir 100 kasus pada tahun 2016 (Kompas, 5/1/2017).  Kasus intoleransi itu marak terjadi terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan.Intoleransi itu telah berkontribusi pada terjadinya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia.

Untuk mengatasi paham radikal, harus dicari jalan keluar, yang memiliki paham radikal harus dirangkul dan diberikan pemahaman yang benar, jangan dijauhi nanti bisa berbahaya, ajarannya akan lebih keras dan kasar. Bahkan yang paling cocok mengatasi radikalisme dengan menerapkan Pancasila secara benar dalam konteks kekinian.

Negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, namun sekarang muncul diskursus-diskursus di berbagai tempat maupun waktu termasuk di medsos dan ini menjadi salah kaprah. Banyak pihak juga yang menjejalkan dogma ke masyarakat baik positif atau negatif sehingga masing-masing menyatakan mereka paling Pancasilais sehingga ini perlu dirembuk/dibicarakan bersama. Termasuk apabila dosen yang bertentangan dengan Pancasila maka dia berarti bertentangan dengan sumpahnya dan bisa diproses hukum. 

Nilai Pancasila belum sepenuhnya tertanam dalam diri kita saat ini, tidak sesuai harapan para pendiri kita. Pancasila telah membuktikan diri sebagai konsep yang terbaik. Mari kita menegakkan dan merawat Pancasila dan NKRI.

Sejarah peradaban Islam mencatat praktik kepemimpinan terbaik yaitu dibawah Nabi Muhammad berlangsung selama 10 tahun, dibawah para Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 29 tahun dengan inti kepemimpinan adalah permusyawaratan/perwakilan, namun masa-masa kepemimpinan setelah itu prinsip permusyawaratan/perwakilan justru ditinggalkan, dan mengutamakan sistem keturunan. 

Dalam sejarah, khilafah bukanlah konsep politik yang matang, namun hanyalah sebuah istilah untuk pergantian kepemimpinan. Di Indonesia sendiri sejak awal berdirinya menyadari bahwa kepemimpinan adalah permusyawaratan/perwakilan dan tidak terjebak dalam penerapan khilafah yang salah. 

Menurut Prof. Mudjahirin Thohir, agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda, tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti di Indonesia.

Tidak ada solusi lain untuk menghilangkan radikalisme di Indonesia, yaitu dengan menerapkan Pancasila. Semoga kita dapat menjalankannya secara istiqomah seiring dengan keistiqomahan kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Kita Indonesia, Kita Pancasila. ***

*) Penulis adalah wartawan senior di Pekanbaru, Riau. 


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info