Selasa, 27-Juni-2017
Follow Us:
Rilis
Politik | 06/06/2017
Aceh Media
JAKARTA - Direktur Imparsial Al Araf menyatakan revisi UU Antiterorisme Harus dalam koridor criminal justice sistem. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyatakan perlunya pelibatan militer dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI Nomor 34/2004," kata Al Araf di Jakarta, Selasa (6/6/2017). 


Ia mengatakan, mengacu pada pasal itu sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

Oleh karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU antiterorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI. 

"Dalam praktiknya selama ini pun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di Poso," papar dia.

Al Araf mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tersebut merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara. 

Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme.

Dalam konteks itu, lanjut Al Araf, alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme.

Namun demikian, jika presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU anti terorisme, maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik presiden. di sini militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan presiden. dan pelibatan itu pun merupakan pilihan yang terakhir.

Dengan demikian, kata dia, presiden perlu menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan keinginannya melibatkan TNI dalam revisi UU antiterorisme. Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar ada keputusan politik negara.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum, sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

Permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam UU anti terorisme adalah minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lainya) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). 

Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil. 

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. 

Hal inilah justru yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga anggota Pansus, memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme. 

"Kami meminta kepada Presiden dan DPR agar revisi UU pemberantasan tindak pidana terorisme tetap dalam sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan model mekanisme criminal justice sistem."

"Karena itu, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman yang berkembang dan merupakan pilihan yang terakhir," kata Al Araf. [Rilis]


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info