Selasa, 27-Juni-2017
Follow Us:
Marzuki
Nanggroe | 19/05/2017
Aceh Media
SIGLI - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMDG) Pidie bobrok. 

Pasalnya dinas tersebut hingga Mei ini baru merealisasi anggaran hanya 12 persen saja. Dan 508 desa baru diserahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) desa tahun 2016 dari 730 desa yang ada di Kabupaten Pidie.

Ketua Komisi A DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, Jumat (18/5/2017), mengatakan dari hasil pansus di DPM Pidie, tim menemukan beberapa kejanggalan, di antaranya laporan keuangan yang belum maksimal serta LPJ Desa tahun 2016.

"Kinerja dinas tersebut sangat bobrok, pekerjaan fisik dan keuangan saja baru terealisasi sekitar 12 persen. Bagaimana dikatakan jika mereka bekerja maksimal," katanya.

Lanjut Mahfuddin, jika dinas bekerja demikian, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pembangunan di pedesaan yang tidak maksimal. Sementara tahun 2017 sudah berjalan hampir setengah tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Amiruddin langsung bereaksi dan tidak sependapat dengan hasil Pansus Komisi A DPRK Pidie. Menurutnya dinas sudah bekerja maksimal. Bahkan dari hasil laporan, sudah ada sekitar 600 desa yang telah melaporkan LPJ.

"Saya tidak sependapat dengan Komisi A DPRK Pidie yang menyebutkan dinas tidak bekerja maksimal. Berdasarkan amatan saya langsung di dinas tersebut, mereka bekerja siang malam dalam merealisasikan proses administrasi baik mengenai keuangan maupun tentang LPJ desa," katanya.

Lanjut Sekda, pihak DPMG bahkan jemput bola ke desa-desa, sebagai upaya percepatan pelaporan, baik LPJ maupun tentang proses realisasi keuangan. Seharusnya Komisi A melihat secara keseluruhan, tidak hanya di dinas saja.

"Komisi A seharusnya melihat persoalan secara menyeluruh. Bahkan data terakhir sudah 600 lebih laporan LPJ desa yang telah masuk ke DPMG," sebut Amiruddin.

Soal pendamping desa, Amiruddin tidak menampik kinerja mereka karena dia beralasan kurangnya personil pendamping desa, sehingga berdampak terhadap kinerja aparatur desa yang mengalami kesulitan dalam membuat LPJ.

Tentang konsekuensi desa yang belum merealisasikan LPJ, Amiruddin dengan tegas mengatakan, jika desa tidak atau belum menyelesaikan pelaporan LPJ, maka risikonya tidak bisa dicairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk tahap pertama.

"Selama ini di banyak desa saat membuat rancangan APBG tidak sepenuhnya dilakukan oleh aparatur desa setempat melainkan di kerjakan oleh pihak lain, sehingga dalam pelaporan LPJ mengalami kendala," demikian Sekda Pidie mengungkapkan. [Marzuki]


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info