Rabu, 24-Mei-2017
Follow Us:
Mohd Andalas
Opini | 03/05/2017
Aceh Media
Judul dari tulisan ini mempunyai makna dalam, karena persoalan berobat ke negara seberang sering menjadi topik pembahasan di warung kopi. Saya sendiri terkadang saat bertemu para penikmat kopi dalam Kota Banda Aceh.

Sangat sering kali di tanyakan pertanyaan seperti topik tadi, sehingga yang niat awal minum kopi mendadak beralih ke topik diatas.

Kembali ke topik diatas jika jawabannya tidak boleh, alasan apa tidak dibolehkan ,? dan kalau dibolehkan, kenapa kita harus berobat jauh kesana? Padahal sarana dan prasarana bahkan para dokter kita pendidikannya berstandar internasional.

Menjadi pertanyaan kita dan juga penulis adalah kenapa masyarakat tetap saja masih  berobat keluar negeri padahal sarana diagnostik, rumah sakit dan para dokter relatif sama, adakah yang salah dalam sistem pelayanan kita? hal ini yang penulis coba angkat pada tulisan ini.

Memilih suatu keinginan adalah hak azasi manusia termasuk juga dalam hal berobat bagi masyarakat Indonesia khususnya Aceh. Kadang gaya berobat keluar negeri ini menjadikan ikon kebanggaan tersendiri bagi kelompok masyarakat tetentu.

Saat ini kita hidup ibarat dalam sebuah dunia tanpa dinding pembatas, transportasi begitu mudah dan relatif sangat mudah, sehingga pergerakan seseorang/migrasi mudah dari satu titik ke titik lain.

Situasi kemudahan transportasi ini juga yang menyebabkan penyebaran penyakit berpindah dari satu negara ke negara lain. Kemudahan transportasi dan kebijakan tanpa membayar fiskal memberi peluang masyarakat bergerak keluar negara. Begitu juga bagi masyarakat Aceh dalam hal berobat ke Penang dan Kuala Lumpur.

Dokter Pakar
Dokter pakar atau dokter spesialis adalah seorang dokter umum yang melanjutkan pendidikan keahlian bidang tertentu sehingga dia mendapat brevet keahlian dan mempunyai kompetensi khusus sesuai standar keilmuan bidang tersebut.

Kompetensi dokter seharusnya sama bagi seluruh dokter dunia karena acuan buku yang digunakan untuk masing masing bidang ilmu adalah sama.

Antara sebuah negara dan negara lain ada beberapa hal menbedakan tapi bukan terkait dalam kompetensi ilmu dan prinsip terapi, tetapi hanya pada tahapan seseorang dalam mencapai gelar pakarnya.

Sebagai contoh bagi seorang calon ahli kebidanan dan kandungan di negara persemakmuran mereka harus lulus dulu bidang sciene ilmu obstetri dan ginekologi yang lebih dikenal RCOG (royal college obstetric and ginecology) part 1 baru boleh melanjutkan kebidang klinisnya, sedangkan bagi kita di Indonesia belum menjadi suatu keharusan.

Makanya bagi mereka yang menggunakan modul pendidikan demikian bisa bekerja dalam negara kelompok persemakmuran tersebut.

Kalau demikian apa yang salah dalam pelayanan sistem kesehatan kita di Indonesia sehingga masyarakat merasa nyaman berobat keluar negeri walau harus membayar?
Menurut saya tidak ada yang salah dan tidak ada pula orang yang mutlak harus disalahkan dan menjadi sebuah pertanyaan yang sulit dijawab.

Sebenarnya seseorang berobat keluar negeri bisa dihubungkan pada masalah rasa/selera dan trust (kepercayan) dan tentu ini ya hak dia.  Hal ini terus menjadi bahan renungan kami para dokter Indonesia dalam setiap pertemuan nasional.

Saat penulis bertugas sebagai manager pada bidang SDM dan pelayanan di RSUZA beberapa tahun lalu, topik ini serius dibahas bersama sejawat medis dan mitra kami paramedis atau nurse terkait ini, dan kami coba melakukan perubahan masalah rasa pelayanan yang holistik, yang kadang kala ada staf yang kurang berkenan mengapa kami harus dilatih lagi,  ternyata dengan pelatihan service excellen bagi dokter, paramedis sampai para petugas penunjang lainnya, ternyata sangat bermanfaat.

Perubahan kearah perbaikan terus dilakukan dan kita terus diajak untuk move-on ke arah lebih baik, demi menghemat devisa negara, dan tentu dengan suatu harapan bila pelayanan menjadi baik akan terjadi perluasan daya tampung tenaga kerja kesehatan  dinegeri sendiri.

Ratusan milyar bahkan mungkin triliyunan dana masyarakat yang selama ini bergeser kenegeri seberang ditambah lagi nilai rupiah yang keluar untuk biaya pelancongan tetap berputar di negeri sendiri.

Data nasional Kemenkes menyatakan terjadi penurunan masyarakat Indonesia yang berobat keluar negeri dan saat ini kalaupun masih ada hanya mereka para kalangan eksekutif muda untuk chech-up kesehatan, dan untuk mencari pendapat kedua.

Bagi masyarakat Aceh umumnya terkait dengan mencari pendapat kedua akan diagnosa dari dokter tempatan, tetapi untuk tindakan seperti operasi sudah sangat jarang dan keadaan ini menunjukkan terjadi pergeseran kearah lebih baik dan masyarakat mulai percaya pada pelayanan dinegeri sendiri.

Apakah hal ini terkait dengan berlakunya BPJS Kesehatan ? Menurut penulis bisa ya dan tidak. Tapi harus diakui secara umum terjadi perubahan besar dalam sumber daya manusia khususnya bidang kesehatan, sebut saja  bila 30 tahun silam kita tak ada sekolah kedokteran.

Kini kita bertambah 2 yakni kedokteran Unimal dan Abulyatama. Dan menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di FK lain di Aceh menjadi sama dengan FK unsyiah dengan akreditasi A dan rumah sakit terakreditasi paripurna.

Disisi lain di Aceh sendiri Sejak 10 tahun silam di FK unsyiah sendiri telah mulai  pendidikan spesialis (S2), saat ini sudah ada 8 bidang prodi spesialis, dengan 40 orang staf telah bergelar doktor, harapan penulis dalam 2 tahun kedepan seiring
meningkatnya jenjang pendidikan staf segera akan dikukuhkan 5-10 profesor di FK Unsyiah, yang tentunya akan menambah jumlah guru besar di Unsyiah yang kita cintai ini.

Masalah Mendasar Dalam Pelayanan
Masalah mendasar saat ini dalam pelayanan sehari hari adalah hal pelitnya ruang  komunikasi dokter-pasien/klien, seorang dokter masih belum berani membatasi jumlah pasien, sehingga terkesan terburu buru.  

konsultasi dokter-pasien ini sebenarnya kunci kesembuhan dan nyamannya pasien, hal ini yang dilakukan dinegeri jiran dan managemen kesehatan disana mereka telah berkiblat pada orientasi keinginan pasien (customer oriented), pasien adalah raja dan ini salah satu yang membuat masyarakat gandrung berobat kesana walau membayar mahal. Mereka melakukan pelayanan holistik yang humanis.

Apakah para dokter atau paramedis kita belum melakukan hal tersebut, menurut saya sudah tapi masih belum semuanya, sehingga ini masih menjadi salah satu alasan masyarakat masih ingin mencari yang lain walau pun harus membayar.

Beberapa RS kita di Aceh telah terakreditasi paripurna, bila disimak pada point point penilaian akreditasi rumah sakit, umumnya pola penilaiaan keaarah tatakelola rumah sakit demi membuat pasien sehat, yang lebih dikenal dengan pasien safety.
Sebenarnya sebuah RS dengan kategori paripurna dengan akreditasi A menurut penulis sudah cukup dapat dipercaya tentunya dengan syarat semua petunjuk peniliaian saat akreditasi dijalankan secara kaffah atau sempurna.

Sebenarnya telah terjadi pergeseran besar akhir-akhir ini hal jumlah masyarakat yang berobat keluar negeri, ini sebuah kesan dari penulis lihat saja semakin banyak RS yang bergabung dengan pelayanan kesehatan paket BPJS, tetapi semakin tinggi  juga daftar antri pasien untuk operasi kasus untuk bidang tetentu, dan terlihat juga dengan semakin tingginya klaim BPJS bagi RS diseluruh indonesia termasuk juga di Aceh.

Malah kita lihat pula ada RS luar yang melakukan upaya jemput bola dengan membuka kantor penghubung di daratan kita.

Secara umum bisa dikatakan terjadi perubahan dalam pelayanan, tetapi pengakuan masyarakat terhadap pelayanan tempatan masih membutuhkan waktu. Tentunya ini akan berjalan sinergis bila seluruh para pemberi pelayanan managemen RS, pemerintah dan tokoh masyarakat mensupport upaya ini.

Semoga saja dimasa depan jangan lagi ada orang kurang mampu mencari pelayanan diluar dengan dana berutang padahal pelayanan yang ingin didapat diseberang  sudah cukup baik di tempatan dan di tanggung oleh JKA-BPJS Kesehatan.

Penulis: Mohd Andalas, Dosen Fakuktas  Kedokteran Unsyiah, mantan Direktur SDM dan Pelayanan RSUZA.


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda Lr Tgk Jalara, Cot Lamkuweuh, Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info