Selasa, 17-Oktober-2017
Follow Us:
Marzuki
Nanggroe | 03/05/2017
Aceh Media
SIGLI - Sejumlah aspal mixing plant (AMP) yang beroperasi di Kabupaten Pidie belum melaporkan upaya pengelolaan lingkungan hidup - upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) ke Dinas Lingkungan Hidup setempat. Bahkan ada satu unit stone crusher belum mengantongi izin UKL UPL.

"Seharusnya setiap tiga tahun perusahaan AMP maupun stone crusher wajib melaporkan kondisi lingkungan tempat usaha, sebagai bentuk usaha untuk menjaga lingkungan hidup," sebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pidie Muslim, Selasa (2/4/2017).

Bahkan lanjut Muslim, stone crusher yang beroperasi di kawasan Tangse sejauh ini belum mengurus izin UKL UPL, sehingga Pemkab Pidie tidak bisa melakukan pemungutan pajak retribusi galian C maupun perizinan UKL UPL.

Lebih lanjut disebutkan, meski 5 unit AMP yang beroperasi dan telah mengantongi Izin UKL UPL. Karena rata-rata usaha AMP sudah tiga tahun lebih. Namun ke 5 unit AMP tersebut belum melaporkan hasil kegiatan lingkungan menyangkut UKL UPL. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.

Ia meminta kepada pemilik perusahaan untuk segera melaporkan kegiatan UKL UPL setiap tiga tahun, agar kondisi lingkungan di kawasan tempat usaha bisa diketahui kondisinya.

"Agar bisa diketahui sejauh mana dampak lingkungan dan kesungguhan mengelola lingkungan di kawasan beroperasinya perusahaan tersebut," ungkap Kadis Lingkungan Hidup Pidie. [Marzuki]


Anda Pengunjung:
Alamat Redaksi: Jalan Sultan Iskandar Muda 3A Banda Aceh, Provinsi Aceh :: Email: redaksi@acehonline.info